Mediapribumi.id, Sumenep – Semua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menyatakan menerima semua aspirasi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Kabupaten Sumenep (BEMSU) terkait penolakan wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung.
Hal itu disampaikan saat menemui aksi demonstrasi BEMSU di depan Kantor DPRD Kabupaten Sumenep. Selasa (20/01/2026).
Koordinator Lapangan (Koorlap) Aksi, Moh. Nurul Hidayatullah menyebut Pilkada tidak langsung sebagai upaya mengebiri hak-hak politik dan konstitusional rakyat.
Menurutnya, wacana yang belakangan marak diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) menjadi ceriminan keberpihakan para elit bukan terhadap perwujudkan kedaulatan rakyat.
“Jika tetap dipaksakan untuk diwujudkan dan disahkan melalui open legal policy, niscaya rakyat akan menjadi korban dari keberingasan para penguasa,” tegasnya.
Jika alasannya adalah efisiensi, Dayat meragukan jika Pilkada tidak langsung bisa lebih memperkecil khususnya biaya poltiik, mengingat potensi menarik biaya lebih tinggi oleh petinggi partai.
“Biaya politik mahal salah satu penyebabnya adalah adanya mahar yang ditentukan oleh partai. Tidak masuk akal jika efisiensi menjadi alasan,” tuturnya.
Selain itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rasidi menegaskan menerima terhadap semua aspirasi BEMSU dan akan melanjutkan ke struktur di atasnya.
“Namun, untuk keputusan mutlaknya tetap ada di pimpinan partai. Dan kami sebagai kader menghormati terhadap keputusan pimpinan,” tuturnya.
Senada, Ketua Fraksi Partai Gerindra-PKS, Holik juga mengaku tunduk terhadap keputusan pimpinan partai. Menurutnya, Gerindra menaati terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia juga menegaskan, bahwa Gerindra merupakan partai yang menjunjung tinggi demokrasi dan menjadi instrumen perjuangan hak-hak rakyat.
“Kami menerima aspirasi mahasiswa terkait penolakan wacana Pilkada tidak langsung. Namun, untuk keputusan tetap ada di pimpinan tertinggi,” katanya.
Selanjutnya, Anggota Fraksi Partai NasDem, Ahmad Juhairi menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi mahasiswa tersebut. Ia juga sepakat dengan mahasiswa bahwa kedaulatan rakyat harus diwujudkan dengan sungguh-sungguh.
“Kami komitmen untuk memperjuangkan aspirasi BEMSU ini agar kedaulatan rakyat bisa terwujudkan dengan pemilihan langsung,” tuturnya.
Sementara, Anggota Fraksi Partai Demokrat, Moh. Efendi juga menegaskan akan memperjuangkan aspirasi BEMSU hingga struktural tertinggi.
“Untuk keputusannya tetap ada di pusat, dan kami mengikuti keputusan pimpinan di pusat,” tuturnya.
Di akhir aksi, Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin membacakan pernyataan di hadapan massa aksi. Berikut isi pernyataannya:
1. Kami DPRD Kabupaten Sumenep Menolak secara tegas wacana Pilkada tidak langsung dalam bentuk apa pun.
2. Kami DPRD Kabupaten Sumenep menyatakan sikap untuk selalu berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan elit politik.
3. Kami DPRD Kabupaten Sumenep menyatakan sikap resmi mendukung Pilkada langsung sebagai wujud demokrasi substantif.
4. Kami DPRD Kabupaten Sumenep siap Mendorong perbaikan kualitas Pilkada melalui regulasi yang adil, transparan, dan partisipatif, bukan dengan menghapus hak pilih rakyat.
