Mediapribumi.id, Sumenep — Keberadaan Pusat Informasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Sumenep dinilai tak maksimal. Meski diharapkan menjadi pusat informasi bagi masyarakat terkait eksploitasi migas di wilayah tersebut, kantor ini belum sepenuhnya berfungsi sesuai harapan.
Aktivis Pemuda Kepulauan Sapeken, Sumenep, Ahyatul Karim merespon, keberadaan kantor pusat informasi KKKS, sama sekali tak berdampak bagi wilayah operasi.
Menurutnya, 3 tahun berdiri, tidak ada kegiatan yang jelas. Ia merasa, akses informasi dan akan kepada siapa berkomunikasi pihaknya merasa bingung.
“Seharusnya, pengelola kantor itu bersinergi dengan warga wilayah operasi KKKS sehingga, tak menunggu masyarakat datang ke kantor itu,” kata Karim, Senin (17/3/2025).
Sementara, penanggung jawab pusat informasi KKKS, melalui Staffnya, Hafifi, menjelaskan bahwa, awalnya Bupati Sumenep meminta agar setiap KKKS yang melakukan eksploitasi di Sumenep, seperti MEDCO, KEI, MGA memiliki kantor perwakilan sendiri di Sumenep.
Namun, karena belum bisa direalisasikan, maka mereka menginisiasi untuk membuat satu kantor bersama sebagai langkah awal.
“Seharusnya setiap perusahaan punya kantor sendiri, tapi karena belum bisa, akhirnya mereka bersama-sama menyewa satu kantor untuk sementara,” Senin (17/03/2025).
Pihaknya menjelaskan, konsep awal kantor ini, akan diisi oleh perwakilan KKKS yang bertugas secara terjadwal, untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
Namun, pihaknya menilai, KKKS ada kesibukan masing-masing, kehadiran mereka di kantor tidak konsisten. Hanya beberapa waktu berkunjung untuk melakukan peninjauan.
“Hanya ada staf yang berjaga. Orang-orang KKKS datang hanya sesekali untuk memantau atau menerima tamu,” tambahnya.
Meskipun begitu, pusat informasi KKKS ini tetap berfungsi sebagai tempat menerima aspirasi masyarakat, baik yang ada di sekitar pengeboran atau maayarakat umum, termasuk pengajuan proposal dan permohonan sosialisasi.
Ia mengaku, beberapa kali, kantor ini telah menjadi penghubung antara masyarakat dan KKKS dalam diskusi terkait eksploitasi migas.
Disinggung, soal pengelolaan kantor, Hafifi menegaskan, bahwa dirinya hanya bertanggung jawab atas aspek fisik kantor, bukan manajemen atau pengambilan keputusan.
“Manajemen dan keputusan tetap dipegang KKKS di Surabaya. Kami hanya memastikan kantor tetap berjalan,” tegasnya.
Meski begitu, informasi yang diterima media ini, kantor KKKS tetap memiliki biaya operasional, termasuk sewa gedung dan kebutuhan lainnya.
