Mediapribumi.id, Sumenep — Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep mencatat prevalensi stunting pada balita per Januari 2026 sebesar 3,2 persen atau 1.789 anak.
Kepala Dinkes P2KB Sumenep, drg. Ellya Fardasah, menjelaskan bahwa berdasarkan data per 19 Februari 2026, jumlah balita yang diukur pada Januari 2026 mencapai 56.538 anak yang tersebar di 31 puskesmas.
“Dari total balita yang diukur, sebanyak 54.149 anak masuk kategori normal berdasarkan indikator TB/U (Tinggi Badan menurut Umur). Sementara 1.339 balita kategori pendek dan 450 balita kategori sangat pendek,” ujarnya. Senin (02/03/2026).
Selain itu, tercatat 379 balita kategori tinggi dan 221 data outlier. Secara keseluruhan, jumlah balita terindikasi stunting—gabungan kategori sangat pendek dan pendek—mencapai 1.789 anak atau sekitar 3,2 persen dari total balita yang diukur.
Sebaran Persentase Tertinggi dan Terendah
Berdasarkan persentase, puskesmas dengan angka stunting tertinggi berada di wilayah kepulauan dan daratan. Di antaranya:
Sapeken sebesar 22,8 persen (59 kasus dari 259 balita diukur)
Dungkek sebesar 8,6 persen (168 kasus dari 1.944 balita)
Masalembu sebesar 6,9 persen (70 kasus dari 1.012 balita)
Pagerungan sebesar 6,9 persen (4 kasus dari 58 balita)
Kangayan sebesar 6,3 persen (69 kasus dari 1.102 balita).
Sementara itu, wilayah dengan persentase terendah antara lain:
Talango sebesar 0,3 persen (6 kasus dari 2.026 balita)
Batuan sebesar 0,8 persen (6 kasus dari 769 balita)
Gayam sebesar 1,0 persen (18 kasus dari 1.759 balita)
Pandian sebesar 1,1 persen (19 kasus dari 1.711 balita)
Jumlah Kasus Terbanyak
Jika dilihat dari jumlah kasus absolut, angka tertinggi tercatat di:
Dungkek sebanyak 168 kasus
Bluto sebanyak 131 kasus
Rubaru sebanyak 110 kasus
Pragaan sebanyak 107 kasus
Kalianget sebanyak 102 kasus
Ellya menyebutkan, meskipun secara umum prevalensi stunting di Kabupaten Sumenep tergolong rendah, masih terdapat disparitas antarwilayah, khususnya di daerah kepulauan seperti Sapeken, Masalembu, dan Kangayan yang mencatat persentase lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan.
“Data ini menjadi dasar evaluasi sekaligus penguatan intervensi percepatan penurunan stunting, terutama pada kecamatan dengan persentase dan jumlah kasus yang masih signifikan,” tegasnya.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif, termasuk peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, serta edukasi kepada masyarakat.
Sementara, anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Virzannida Busyro mengaku secara konsisten berkoordinasi dengan Dinkes P2KB terkait masalah ini.
Menurutnya, untuk mengentaskan stunting khususnya di Sumenep sudah banyak program digalakkan baik dari pusat, provinsi maupun dari Pemkab sendiri.
“Saya terus berkoordinasi tanpa henti, bahkan sempat saya minta untuk menaikkan anggaran pengentasan angka stunting,” tandasnya.
Menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, harusnya di kepulauan sudah jauh berkurang, karena sumber daya alamnya khususnya ikan laut sangat melimpah. Setiap hari asupan DHA dan protein hewani dari laut juga beragam.
Lebih lanjut, ia menuturkan salah satu masalahnya adalah orang tuanya tidak mendapatkan edukasi maksimal sehingga merasa cukup dengan Air Susu Ibu (ASI) dan susu formula.
“Kami mendorong Dinkes P2KB Sumenep untuk memberikan edukasi masif dan screening setiap bulan di Posyandu Puskesmas setempat, dan pemberian bantuan makanan sehat dan susu tinggi kalori,” pungkasnya.
