Pilkada Sumenep Tidak Perlu Digelar
Oleh: NK Gapura
Atas dasar kemanusiaan, apa alasan Pilkada Sumenep masih perlu digelar? Tidak ada. Sebab tersiar kabar bahwa partai politik peserta Pilkada telah sepakat membuat koalisi besar. Jika kabar ini benar, rakyat harus lebih kuat lagi untuk bersabar.
Para elit politik seakan sangat yakin bahwa rakyat menyetujui koalisi itu. Semua ini tidak hanya soal mufakat. Lebih dari itu, koalisi ini adalah cara paling “humanis” untuk membuat demokrasi kian sekarat.
Hukum akan sulit digugat. Kebijakan akan kesejahteraan hanya akan tinggal plakat. Pendidikan, kesehatan, dan hak untuk hidup, akan menjadi tanggungan yang sungguh berat. Bahkan, suara rakyat di Pilkada pun akan mudah dicap tamat.
Harus kita sadari bahwa Kabupaten Sumenep mulai mampu menyesuaikan diri dengan istilah grand design politik nasional. Para elit politik di daerah hanya sibuk membaca peluang. Semua jalan politik dipelajari dan dipertimbangkan. Jalan mana yang lebih menghasilkan(?). Walakin, jika sewaktu-waktu dibutuhkan, rakyat akan tetap diperalat sebagai dalih “semangat juang.” Maaf, brengsek bukan?
Melihat semua cara itu, maka Pilkada Sumenep sudah tidak perlu lagi digelar. Cukup ditunjuk saja, siapa bupati dan wakilnya. Teknis penunjukan itu bisa dilakukan secara sederhaana. Misalnya KPU, sebagai penyelenggara Pemilu, mengundang seluruh elit untuk bertemu.
Pertama, adu kuat para elit politik untuk berdebat. Kedua, adu kuat untuk membuat sebanyak-banyaknya mufakat (koalisi). Ketiga, cari cara, tipu daya dan pemaksaan seperti apa agar rakyat seakan-akan terlibat dan ikut sepakat?
Lagi pula, jika pilkada tetap digelar, apa yang ingin negara tunjukkan? Apakah ingin memberitahu bahwa demokrasi di negara ini sedang gagah-gagahnya? Tidak! Sama sekali tidak. Kita harus jujur. Hari ini, demokrasi di negara ini tidak sedang baik-baik saja. Ancaman laten, yang juga harus ditanggung oleh rakyat, adalah politik dinasti yang kian benderang di depan mata.
Rakyat mulai mengerti bahwa politik dinasti tidak sekedar pertalian sedarah, seakad atau kerabat. Pertalian politik juga bisa menjadi cara untuk membuat tipu muslihat, yang dimufakat dengan sangat singkat. Di Kabupaten Sumenep, ancaman itu nyata. Lalu, sekali lagi, atas dasar kemanusiaan, apa alasan Pilkada Sumenep masih perlu digelar? Salam awam saja.
