PILKADA SUMENEP HARUS TETAP DIGELAR
Oleh: Novil Suriyadi
Atas dasar kemanusiaan, apa alasan Pilkada Sumenep tidak perlu digelar? Banyak sekali alasan mengapa Pilkada Sumenep harus tetap digelar. Kabar mengenai partai politik yang telah sepakat membuat koalisi besar seharusnya tidak menjadi alasan untuk membatalkan proses demokrasi. Justru, dalam situasi seperti ini, rakyat harus semakin kuat untuk menyuarakan hak-haknya dan menuntut transparansi.
Para elit politik memang sering merasa yakin bahwa rakyat mendukung koalisi mereka. Namun, ini bukan semata-mata soal mufakat di kalangan elit. Lebih dari itu, koalisi bisa menjadi cara untuk memperkuat demokrasi yang lebih matang dan dewasa. Dengan adanya koalisi besar, rakyat memiliki kesempatan untuk melihat seberapa serius para politisi dalam bekerja sama demi kepentingan publik.
Hukum tetap harus ditegakkan. Kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat tidak boleh hanya menjadi janji kosong. Pendidikan, kesehatan, dan hak untuk hidup merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus dijaga. Suara rakyat dalam Pilkada tidak boleh dianggap remeh, dan harus dilindungi serta dihormati.
Kabupaten Sumenep memiliki potensi besar untuk menyesuaikan diri dengan dinamika politik nasional. Para elit politik di daerah harus terus belajar dan mempertimbangkan setiap peluang yang ada untuk memajukan daerah mereka. Jalan politik yang dipilih seharusnya adalah yang paling memberikan manfaat bagi rakyat. Partisipasi rakyat dalam Pilkada adalah bentuk nyata dari “semangat juang” demokrasi. Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja.
Melihat semua potensi ini, Pilkada Sumenep harus tetap digelar. Proses pemilihan pemimpin daerah melalui Pilkada adalah esensi dari demokrasi. KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus memastikan proses ini berjalan dengan adil dan transparan.
Pertama, debat antara para elit politik memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menilai dan memilih pemimpin yang paling kompeten.
Kedua, proses koalisi yang dilakukan dengan terbuka menunjukkan komitmen para elit terhadap kerjasama dan kepentingan publik. Ketiga, partisipasi rakyat dalam Pilkada adalah bentuk dukungan terhadap proses demokrasi yang sehat.
Negara harus menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia sedang berjalan dengan baik. Menggelar Pilkada adalah salah satu cara untuk membuktikan hal tersebut. Demokrasi di negara ini harus terus dijaga dan diperkuat, bukan diabaikan. Ancaman politik dinasti memang ada, tetapi dengan partisipasi aktif rakyat, ancaman tersebut dapat diminimalisir.
Rakyat harus paham bahwa politik dinasti bukan sekedar urusan keluarga atau kerabat, tetapi juga tentang kepentingan politik yang lebih luas. Di Kabupaten Sumenep, ancaman ini nyata, tetapi bisa dihadapi dengan proses demokrasi yang sehat dan partisipatif.
Maka, sekali lagi, atas dasar kemanusiaan dan demokrasi, Pilkada Sumenep harus tetap digelar. Salam demokrasi!
