Mediapribumi.id, Sumenep — SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Kangean Energy Indonesia Ltd. (KEI) terus menunjukkan komitmen dalam Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di wilayah operasionalnya.
Salah satu lokasi yang secara konsisten menerima manfaat adalah Desa Pagerungan Kecil, Pagerungan Besar, Sadulang. Di samping itu, ada juga Desa Saseel, Sakala, Sabuntan, Sapeken, Tanjung Kiaok, Sepanjang, Paliat, dan Saur Saebus, di Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Sepanjang 2021 hingga 2024, KEI telah merealisasikan berbagai bentuk bantuan berbasis kebutuhan lokal yang mendorong pemberdayaan ekonomi, penguatan infrastruktur desa, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pada 2024, setidaknya media ini memotret tiga program PPM yang telah berhasil direalisasikan di antara banyaknya PPM yang telah dituntaskan oleh KEI.
Pertama, pada Juni 2024, KEI menyerahkan bantuan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kepada kelompok usaha penjahit di Pagerungan Kecil. Bantuan ini diharapkan memperkuat kapasitas usaha warga agar lebih berdaya saing dan berkelanjutan.
Realisasi tersebut dilakukan, atas aspirasi pelaku UMKM melalui musyawarah dusun (Musdus) yang kemudian dibahas di Musdes Pagerungan Kecil, bahwa diperlukan bantuan pengembangan usaha bagi penjahit, dan bersepakat diajukan melalui PPM.
“Kami menilai bahwa warga kami pelaku UMKM dan secara khusus kelompok usaha penjahit memang membutuhkan perhatian khusus, untuk meningkatkan jumlah produksi. Makanya kami ajukan bantuan mesin jahit, dan alhamdulillah hal itu tuntas direalisasikan oleh SKK Migas-KEI,” kata Halilurahman, Kades Pagerungan Kecil.
Menempuh perjalanan panjang, saat ini bantuan tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh salah satu penjahit, Nur Imama, Warga Dusun Korma, Desa Pagerungan Kecil. Menurutnya, jumlah produksi dan pendapatan dari hasil menjahit sangat signifikan.
“Meskipun bantuan mesin jahit baru berjalan hampir dua tahun Pak, alhamdulillah antrian produksi jahit tidak terlalu menumpuk. Saya bisa menyelesaikan puluhan orderan dalam 2 sampai 3 hari. Untuk penghasilan juga alhamdulillah, jika normal, bisa mencapai Rp.900.000an per 4 hari,” ungkap penjahit yang dikenal ahli menjahit sarung bantal itu.
Kedua, melalui Program Penanganan Sampah, BUMDesa Paddalleante, Desa Pagerungan Kecil, mendapatkan kendaraan roda tiga untuk operasional pengelolaan sampah desa.
Fasilitas ini dikhususkan untuk mendukung kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah berbasis desa.
Direktur BUMDes Paddalleante, Ruslan menjelaskan, setelah adanya fasilitas tersebut, ia lebih menjangkau penjemputan beberapa tong sampah yang disediakan dimasing-masing dusun.
Ia mengaku, meski masih ada keterbatasan, namun pihaknya berupaya memanfaatkan kendaraan tersebut untuk bongkar muat sampah di dua lokasi yang dinilai berpotensi sebagai tumpukan sampah.
“Kalau terkait itu pak, roda 3 tersebut sangat membantu untuk kebersihan di Pulau kami, memang masih berusaha maksimal karena hanya 1 armada yang digunakan. Kini kondisi dipelabuhan juga sudah mulai bersih karena biasanya penumpukan sampah disana kami angkut ke pembuangan sampah khusus menggunakan roda 3 yang kemarin diberikan olek KEI,” papar Ruslan kepada mediapribumi.id.
Tidak hanya itu, Ruslan mengatakan, bahwa saat ini, pihaknya masih tahap membangun edukasi peduli lingkungan ditengah warga, lembaga pendidikan dan kesehatan.
“Saat ini, seluruh lembaga pendidikan dan Pustu sudah diwajibkan untuk membuang sampahnya di TPS yang telah kami sediakan karena sistem kami jemput pakai roda 3 tersebut, dan alhamdulillah sudah maksimal,” ungkapnya.
Ruslan menilai, bahwa respon masyarakat di Pagerungan Kecil dengan adanya sistem penjemputan sampah sangat baik. Hal itu terbukti, dengan alternatif warga yang datang ke kantor BUMDes memberikan masukan, untuk dilakukan penjemputan ke kampung-kampung yang jauh dari lokasi TPS yang disediakan.
“Respon warga sangat positif pak, kemarin beberapa warga datang ke kami, supaya ada penjemputan juga di kampung yang jauh dari TPS, ini menunjukkan bahwa upaya kesadaran peduli lingkungan mulai terbentuk. Semoga nanti ada tambahan armada dan tong sampah, agar makin maksimal,” tuturnya.
Ketiga, pada Juli 2024, KEI juga menyerahkan 20 set tiang dan lampu penerangan jalan umum (PJU) kepada Pemerintah Desa Pagerungan Kecil, sebagai upaya peningkatan sarana sosial dasar di kawasan tersebut.
Kepala Desa Pagerungan Kecil, Halilurahman, menyampaikan apresiasi atas kontribusi nyata yang diberikan KEI.
“Kami merasa sangat terbantu dengan hadirnya program-program dari SKK Migas dan KEI. Mulai dari penerangan jalan, kendaraan pengangkut sampah, hingga dukungan UMKM. Ini nyata dan berdampak langsung ke masyarakat, sebab pengajuan yang kami lakukan telah melaui tahapan musyawarah di tingkat desa,” kata Halilurahman menegaskan.
Sementara itu, Kampoi Naibaho, Manager Public Government Affairs (PGA) Kangean Energy Indonesia menegaskan bahwa PPM merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang dirancang sesuai potensi dan kebutuhan lokal.
“Program PPM di Kecamatan Sapeken maupun di Kecamatan Raas, dan khususnya Pagerungan Kecil kami rancang berdasar hasil dialog dan musyawarah dengan masyarakat. Kami ingin tumbuh bersama warga sekitar melalui kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan dan berdampak langsung,” tutur Kampoi.
Sebelumnya, pada 2023, KEI juga telah memberikan 1 set pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) kepada BUMDes Paddalleante sebagai upaya mendukung penyediaan air bersih secara mandiri dan ramah lingkungan.
Adapun pada 2021, bantuan mesin cetak paving dan batako beserta vibratory press diserahkan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Maju Mapan untuk mendukung usaha konstruksi lokal.
Berbagai program tersebut mencerminkan konsistensi KEI dalam menjadikan PPM bukan sekadar sebagai rutinitas tahunan, melainkan menjadi bagian penting dari pembangunan berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal tersebut berbanding lurus dengan arahan SKK Migas bahwa program PPM yang akan dilaksanakan oleh KKKS, supaya benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat dan memberikan dampak nyata di wilayah operasi.
Kemudian, KKKS KEI menghimpun usulan kegiatan melalui jaring aspirasi masyarakat (Jasmas). Usulan yang disampaikan kemudian akan disinkronkan dengan program pemerintah kabupaten.
Pihaknya menegaskan, bahwa tujuan utama dari sinkronisasi PPM adalah untuk memastikan agar tidak terjadi tumpang tindih program.
“Tidak tumpang tindih dengan rencana program dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Sumenep,” jelas Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Jabanusa, Febrian Ihsan.
Mengenai capaian PPM berkelanjutan yang dilakukan oleh KEI, Febrian menilai realisasi PPM KEI tahun 2024 berjalan sesuai rencana. Bahkan, semua program yang telah disepakati tuntas dilaksanakan dengan capaian yang baik.
“Dalam perencanaan PPM, bidang-bidang yang nantinya harus dikembangkan di wilayah operasi harus sesuai dengan empat pilar strategis Grand Design PPM Industri Hulu Migas, yakni sosial, ekonomi, lingkungan, serta tata kelola dan kelembagaan,” jelasnya.
Menurut Febrian, empat bidang tersebut, dijelaskan, untuk kegiatan sosial: mendukung keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat yang tangguh dan produktif, ekonomi: Mendorong dan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, secara berkesinambungan yang ramah lingkungan.
Sedangkan untuk kegiatan lingkungan, adalah memastikan keberlangsungan lingkungan hidup. Juga tata kelola dan kelembagaan dengan cara mendorong terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Dengan segala bagian utama dalam PPM tersebut, kami meyakini dapat menciptakan ekosistem yang mendukung operasional KKKS di wilayah operasi,” tukasnya.
