Mediapribumi.id — Keterbatasan korps pergerakan mahasiswa islam indonesia putri (KOPRI) dalam memproduksi pengetahuan bukan sekadar kelemahan strategis, melainkan sebuah kapitulasi intelektual yang secara paradoksal mengubur visi emansipasinya sendiri. Tanpa epistemologi yang otonom, korps pergerakan mahasiswa islam indonesia putri (KOPRI) berisiko terperangkap dalam paradoks ketergantungan: menyuarakan kesetaraan, namun dengan bahasa, kerangka berpikir, dan agenda yang ditentukan oleh struktur yang justru ingin ia transformasi. Ia akan menjadi pembawa bendera tanpa peta, mengibarkan semangat kesetaraan sambil berjalan di jalur patriarki.
Dalam konteks ini, “boneka” bukan metafora yang berlebihan. Ia menggambarkan entitas yang bergerak atas kehendak eksternal, tanpa agency yang substantif. Jika korps pergerakan mahasiswa islam indonesia putri (KOPRI) hanya menjadi pelaksana pasif dari program yang dirumuskan tanpa partisipasi kritisnya, maka ia telah beralih dari subyek perubahan menjadi obyek dekorasi. Fungsi organiasi perempuan itu pun menyempit: dari kekuatan pemikir menjadi sekadar unit logistik atau simbol keterwakilan yang dipajang untuk memenuhi kesan inklusivitas. Kesetaraan yang digaungkan pun berubah menjadi komoditas pencitraan, bukan prinsip yang hidup dalam dinamika organisasi.
Bahaya yang lebih halus adalah terinternalisasinya hegemoni pengetahuan patriarkal. Ketika korps pergerakan mahasiswa islam indonesia putri (KOPRI) gagal menghasilkan narasi, analisis, dan solusi sendiri, ia secara tak sadar akan mengadopsi logika yang mendominasi lingkungan PMII—yang mungkin masih memandang isu perempuan sebagai “isu sampingan” atau sekadar ikut trend. Tanpa disadari, ia justru ikut melanggengkan budaya yang meminggirkan perspektif feminin. Ini adalah bentuk penjajahan epistemik, di mana pengalaman dan pergulatan perempuan direduksi, disederhanakan, atau bahkan dibungkam oleh kerangka berpikir yang tidak lahir dari rahim perjuangannya sendiri.
Oleh karena itu, tuntutan untuk memproduksi pengetahuan bukanlah sekadar tuntutan teknis-akademis, melainkan aksi politis yang menentukan hidup-mati identitas korps pergerakan mahasiswa islam indonesia putri (KOPRI). Pengetahuan yang dimaksud haruslah bersifat:
1. Reflektif-Kritis, lahir dari dialog mendalam antara nilai Islam Aswaja, realitas sosial perempuan Indonesia, dan teori-teori emansipatoris.
2. Kontekstual, mampu membaca lanskap ketimpangan yang unik di dalam tubuh PMII sendiri maupun di masyarakat luas.
3. Transformativ, tidak hanya mendeskripsikan ketidakadilan, tetapi merancang jalan keluar yang operasional dan radikal.
4. Otonom, berani berbeda dan mengkritisi arus utama, bahkan jika itu berarti berhadap-hadapan dengan tradisi internal yang dianggap sakral.
Hanya dengan bekal pengetahuan semacam itulah korps pergerakan mahasiswa islam indonesia putri (KOPRI) dapat bermetamorfosis dari “bagian dari” menjadi mitra yang setara. Ia akan hadir bukan dengan permintaan, melainkan dengan tawaran substantif; bukan dengan protes kosong, melainkan dengan alternatif konkret; bukan sebagai penerima instruksi, melainkan sebagai pengarah wacana. Ia akan menjadi konsium intelektual yang menguji setiap kebijakan PMII dengan lensa keadilan gender, dan sekaligus menjadi ruang inkubasi bagi pemikiran-pemikiran segar.
Pada akhirnya, kapasitas produksi pengetahuan adalah jaminan atas martabat dan relevansi historis korps pergerakan mahasiswa islam indonesia putri (KOPRI). Tanpanya, kesetaraan hanyalah slogan yang bergema di ruang kosong, dan perjuangan organisasi perempuan itu berhenti di level seremonial. Dengan membangun kedaulatan epistemik,korps pergerakan mahasiswa islam indonesia putri (KOPRI) tidak hanya menolak menjadi boneka, tetapi juga merajut takdirnya sendiri sebagai arsitek masa depan—baik bagi dirinya, bagi PMII, maupun bagi peradaban yang lebih adil. Ia akan membuktikan bahwa kesetaraan itu tidak diberikan, melainkan diambil melalui klaim atas hak untuk tahu, hak untuk berpikir, dan hak untuk mencipta.
