Mediapribumi.id, Sumenep — Musim kemarau panjang memicu kekeringan kritis di wilayah Kabupaten Sumenep. Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep, setidaknya terdapat 11 desa di empat kecamatan yang kini sangat membutuhkan pasokan air bersih.
Kesebelas desa terdampak tersebut meliputi Desa Montorna, Prancak, Lebeng Barat, dan Campaka di Kecamatan Pasongsongan; Desa Kombang dan Poteran di Kecamatan Talango; Desa Basoka dan Mandala di Kecamatan Rubaru; serta Desa Batuputih Daya, Batuputih Laok, dan Larangan Barma di Kecamatan Batuputih.
Kepala BPBD Sumenep, Kamiluddin, memastikan bahwa distribusi air bersih ke 11 desa tersebut sudah berjalan. Ia menjelaskan bahwa suatu daerah dikategorikan mengalami ‘kering kritis’ apabila sumber mata airnya sudah sangat sulit ditemukan. Hal ini berbeda dengan status ‘kering langka’, di mana mata air masih mengalir meski dengan debit yang sangat rendah.
Memasuki puncak musim kemarau, Kamiluddin memprediksi jumlah desa terdampak berpotensi bertambah. Pihaknya baru saja menerima laporan dari Kecamatan Gayam bahwa tiga desa—Pancor, Gendang Barat, dan Prambanan—juga mulai kesulitan air. Sebagai penanganan awal, air bersih disuplai dari mata air terdekat menggunakan mobil pikap yang dilengkapi tandon berkapasitas 1.200 liter.
“Kami akan segera memaksimalkan pengiriman air bersih ke sana. Saat ini kami juga tengah memproses pengajuan dana Belanja Tak Terduga (BTT) dari pemerintah provinsi untuk membantu penanganan kekeringan di berbagai wilayah,” katanya, pada Rabu (9/9/2026).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep sebenarnya tidak tinggal diam dan terus mencari solusi jangka panjang, salah satunya melalui pengeboran air tanah. Namun, langkah ini sering terbentur kondisi geografis. Di Desa Montorna, misalnya, pengeboran kerap gagal menemukan sumber air. Kalapun air berhasil keluar, kualitasnya terkadang tidak layak konsumsi.
Jika pengeboran tidak membuahkan hasil, Kamiluddin menyebutkan bahwa solusi berikutnya adalah pembentukan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM). Melalui sistem ini, air bersih dialirkan menggunakan pipa dari wilayah terdekat yang memiliki sumber air. Namun, apabila pipanisasi juga tidak memungkinkan, opsi terakhir adalah distribusi rutin menggunakan truk tangki. Setiap tangki membawa 5.000 liter air yang dirancang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar warga (memasak, minum, dan mandi) selama beberapa hari.
Menanggapi krisis ini, Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Sami’oeddin, mendesak Pemkab untuk memberikan perhatian ekstra. Ia meminta adanya alokasi anggaran dan armada khusus yang didedikasikan untuk wilayah berstatus kering kritis.
Politisi PKB ini juga mendorong pembuatan embung atau waduk tadah hujan sebagai langkah antisipasi jangka panjang. Ia mencontohkan inisiatif warga Desa Pinggirpapas yang sukses membangun tempat penampungan air untuk dimanfaatkan saat kemarau tiba.
Selain dukungan infrastruktur, Sami’oeddin juga menyoroti pentingnya perubahan perilaku masyarakat.
“Masyarakat kami imbau untuk berhenti menebang pohon sembarangan. Pohon sangat penting sebagai penyerap dan penyimpan air tanah. Tanamlah pohon-pohon besar di sekitar lingkungan tempat tinggal, dan yang terpenting, gunakanlah air sehemat mungkin di situasi kritis ini,” pesannya.
Kondisi sulitnya mendapatkan air dari tanah dibenarkan oleh Moh Ali Rizqon, salah satu warga Desa Montorna. Ia mengakui bahwa upaya pengeboran di desanya memang sering kali sia-sia karena tidak mengeluarkan air.
“Oleh karena itu, kami sangat berharap distribusi air bersih dari pemerintah tidak terlambat, mengingat ini adalah kebutuhan paling vital di puncak kemarau,” tuturnya.
Bantu kami agar selalu hadir di halaman pencarian Anda. Klik tombol di samping untuk memprioritaskan artikel dari kami!
;