Mediapribumi.id, Sumenep — Salah satu isi Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI adalah pemberantasan korupsi.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan dedikasi para Presiden RI sebelumnya yang berupaya untuk mencapai cita-cita Kemerdekaan RI.
“Kita harus merdeka dari kemiskinan, penderitaan, kelaparan. Negara harus berdiri diatas kaki sendiri,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan komitmennya untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya.
“Saya sudah pantau semuanya, perilaku korupsi juga ada di BUMN dan BUMD,” tuturnya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), H. Zainal Arifin dan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo kompak menyatakan setuju dan akan berkomitmen untuk memberantas korupsi di daerah yang ia pimpin.
H. Zainal Arifin menyatakan sudah mencatat salah satu isi pidato Presiden ke-8 tersebut yang menyatakan BUMN dan BUMD didalamnya juga terdapat prilaku korupsi.
“Saya sudah mencatat dan sangat setuju terhadap pernyataan Presiden Prabowo itu,” tuturnya setelah menghadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD Sumenep. Jumat (15/08/2025).
Menurutnya, hal itu sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberantas korupsi sesuai amant undang-undang.
“Pernyataan Presiden itu harus segera ditindak lanjuti, karena perintah kepada Kepala Daerah,” tandasnya.
Menurut H. Zainal, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumenep sebelumnya sudah melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait strategi pemberantasan korupsi di BUMD.
“KPK sudah menyampaikan beberapa hal. Nanti akan ada langkah-langkah khusus,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati Fauzi menyampaikan komitmennya untuk mencegah dan menutupi potensi korupsi di seluruh sektor termasuk BUMD.
Dalam waktu dekat, ia akan melakukan rapar khusus, dalam rangka memaksimalkan pencegahan itu dan mencari potensi dan mengurangi kebocoran anggaran.
“Kita harus bersih-bersih sebelum dibersihkan. InsyaAllah rapat khusus ini akan dilaksanakan pada Hari Selasa,” terangnya.
Menurut Presiden Prabowo, beberapa potensi korupsi diantaranya bengkaknya anggaran perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor (ATK). Sehingga, efisiensi anggaran adalah salah satu upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi.
“Presiden juga meminta seluruh daerah untuk mendukung efisiensi anggaran,” pungkasnya.
