Mediapribumi.id, Sumenep — Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendadak menjadi sorotan publik setelah tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep melakukan penggeledahan besar-besaran di kantor lembaga tersebut beserta gudang penyimpanan logistik, akhir Juli 2025. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan penyimpangan dalam pengadaan logistik Pemilu 2024.
Kasi Intel Kejari Sumenep, Moch. Indra Subrata, S., membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan timnya. Menurutnya, aksi tersebut merupakan tindak lanjut penyidikan umum yang saat ini masih berjalan.
“Iya benar, ada penggeledahan terkait perkara. Yang digeledah itu Kantor KPU Sumenep berikut gudangnya,”
ujar Indra, Kamis (21/08/2025).
Meski begitu, Indra belum membeberkan detail hasil penggeledahan. Ia menegaskan bahwa seluruh temuan masih dalam proses pendalaman dan akan dikembangkan lebih lanjut pada tahap penyidikan berikutnya.
“Untuk hasilnya belum bisa kami sampaikan karena ini terkait penyidikan. Penggeledahan ini kami lakukan di sejumlah lokasi. Intinya, Kejari Sumenep melakukan penggeledahan terkait pengadaan logistik Pemilu 2024,”
tegasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan tidak hanya dilakukan di ruang kerja KPU, tetapi juga menyasar sejumlah ruangan dan gudang penyimpanan logistik. Dokumen-dokumen penting, terutama yang berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban pengadaan logistik Pemilu 2024, menjadi fokus utama penyidik.
Kasus dugaan penyimpangan pengadaan logistik Pemilu 2024 sebenarnya bukan isu baru. Proses penyelidikan sudah bergulir sejak tahun lalu. Namun, penggeledahan kali ini menandai bahwa penyidikan Kejari Sumenep memasuki tahap yang lebih serius.
Sementara itu, Ketua KPU Sumenep, Nurus Syamsi, menyatakan pihaknya menghormati sepenuhnya proses hukum yang dilakukan Kejari. Ia menilai, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari prosedur normal penanganan kasus.
“Penggeledahan ini sebenarnya biasa, protap dari kejaksaan. Kasus yang sedang ditangani Kejari sekarang berkaitan dengan pengadaan logistik Pemilu 2024,”
ujar Syamsi saat dikonfirmasi.
Syamsi menambahkan, perkara ini sudah berada di ranah Kejari sebelum dirinya menjabat sebagai Ketua KPU Sumenep. Karena itu, sebagian besar dokumen yang diminta penyidik berkaitan dengan masa jabatan komisioner sebelumnya.
“Jadi, kasus ini sudah ada di kejaksaan sebelum saya jadi Ketua KPU Sumenep. Yang dicari Kejari itu dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban logistik Pemilu 2024. Dokumennya memang tersimpan di gudang KPU,”
jelasnya.
Syamsi juga menegaskan bahwa dirinya tidak dimintai keterangan secara langsung oleh penyidik. Proses pemeriksaan, kata dia, lebih difokuskan pada laporan pertanggungjawaban dari periode kepemimpinan KPU sebelumnya.
“Pihak kejaksaan tidak bertanya kepada saya secara pribadi. Pemeriksaan lebih diarahkan ke mantan komisioner sebelumnya,” tandasnya.
