Mediapribumi.id, Sumenep – Koordinator aksi yang mengatasnamakan Masyarakat Pagerungan Kecil Bersatu, Malik Alam menjelaskan maksud dari proyek siluman.
Istilah itu muncul setelah dirinya menyoroti transparansi anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Pagerungan Kecil.
“Istilah proyek siluman itu, mirip dengan hal gaib, tidak tampak tapi diketahui, nah sama dengan program di Desa, tidak ditampakkan atau tidak transparan, padahal kami tau. Makanya kami pertanyaan, soal anggaran itu, jangan ditanggapi Baper,” kata Malik, melalui telepon seluler, pada Minggu (5/5/2024) malam.
Dalam audensinya, Malik mengaku focus mempertanyakan anggaran untuk perikanan, namun dirinya merasa masih ada yang tidak realistis dengan jawaban Kepala Desa.
Menurut Malik, sejauh ini Pamerintah Desa (PEMDES) Pagerungan Kecil kurang transparan dalam menjelaskan realisasi ADD dan DD yang dia pertanyakan.
“Dari jawaban Kades, sangat tidak realistis. Seperti anggaran perikanan, katanya untuk pembuatan jalan nelayan, nah jalan itu dimana wujudnya. Jika mengaku transparan, ya harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat, karena tidak semua masyarakat paham tentang teknologi dan media informasi lainya,” ujar malik.
Kata dia, saat Pemdes Pagerungan Kecil melaksanakan laporan pertanggungjawaban ADD dan DD hanya melibatkan segelintir barisannya sendiri.
Bahkan, Malik menilai, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak melaksanakan fungsinya dari aspirasi yang pernah dia sampaikan.
“Kami melihat, BPD tidak berfungsi, dan menjadi mata rantai dari Jararan Desa dalam realisasi program,” ujarnya.
Disinggung soal upaya akan dilakukan karena merasa tidak ditanggapi dengan serius oleh Pemdes Pagerungan Kecil, pihaknya mengaku belum memikirkan lebih jauh.
“Untuk upaya selanjutnya, meski tidak ditanggapi serius oleh Desa, saya belum memikirkan lebih jauh, karena kita sama-sama warga Pagerungan Kecil supaya tuntas dengan musyawarah, dengan catatan ya harus ada data yang kami minta,” tuturnya.
Sementara, Ketua BPD Pagerungan Kecil, Huzaimi sangat menyayangkan cara yang digunakan oleh Masyarakat yang mengatasnamakan Masyarakat Pagerungan Kecil Bersatu.
Huzaimi menyebut, dari audiensi yang dilakukan sebelumnya, pihak desa telah menyampaikan, bahkan jika masih ada hal yang mengganjal, bisa diproses melalui jalur dan prosedur yang lebih baik, selain demonstrasi.
“Kemarin tanggal 1 Mei sudah melakukan audensi ke Pemerintah Desa. Dalam audensi itu saya menyaksikan langsung, semua pertanyaan sudah dijelaskan secara rinci oleh Kades,” terangnya.
“Istilahnya begini, anggaran mulai dari pembelian jumlah kecil juga sudah dijelaskan secara gamblang. Saat audensi pun kami sudah membuat kesepakatan, jika masih ada yang mengganjal dengan jawaban kades, maka silahkan datang dengan audensi lagi kalau bisa bawa data agar bagus,” kata Huzaimi menambahkan.
Oleh sebab itu, dirinya merasa kaget ketika tiba-tiba mendapat kabar ada sejumlah masyarakat yang berdemo di Pelabuhan yang kondisinya masih dilakukan pembangunan.
“Entah kenapa tiba-tiba saya dikabari ada demo dan memasang papan di sekitar pembangunan proyek pelabuhan bertuliskan proyek siluman DD 2024 Pag Kecil, kalau begini kan kurang elok, karena kultur kita tidak begitu.” ucapnya.
Meski demikian, dia berharap kepada masyarakat, agar bisa mengikuti prosedur penyampaian aspirasi tanpa harus melakukan demonstrasi, agar kerukunan dan kultur di Desa Pagerungan Kecil tidak dirasuki hal yang tidak benar.
“Saya hanya menengahi, bahwa aspirasi mereka bagus namun gunakan cara yang elok seperti audensi, karena masyarakat kita tidak terbiasa dengan demo-demo,” sambungnya.
Bahkan dia menjamin, apa yang disampaikan massa aksi itu tidak benar, karena sebagai pengawas dirinya mengetahui bagaimana kondisi administrasi di desa.
“Saya jamin bahwa apa yang disampaikan massa tadi adalah tidak benar, karena saya tau bagaimana administrasi desa ini. Tidak mungkin Desa ini akan dapat tambahan dana dari pusat jika tidak transparan dan pengelolaannya bagus,” tukasnya.
