Mediapribumi.id, Sumenep — Fraksi PPP DPRD Kabupaten Sumenep menyoroti sejumlah persoalan strategis yang menjadi keluhan utama masyarakat dalam kegiatan Reses I Tahun Sidang 2025. Aspirasi tersebut disampaikan anggota Fraksi PPP, Hairul Anam, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses, Selasa (18/11/2025).
Melalui serangkaian pertemuan yang melibatkan ulama, tokoh masyarakat, pendidik, pemuda, perempuan, petani, nelayan, hingga lansia, Fraksi PPP menegaskan bahwa banyak kebutuhan dasar masyarakat yang masih belum mendapatkan perhatian memadai dari pemerintah daerah.
Pendidikan Jadi Sorotan Utama
Salah satu persoalan terbesar yang ditemukan Fraksi PPP adalah lemahnya kedisiplinan guru ASN, terutama di wilayah kepulauan.
“Masih banyak guru ASN yang tidak melaksanakan tugas secara penuh, bahkan ada yang meninggalkan tugasnya dalam waktu lama. Ini harus menjadi evaluasi serius dinas terkait,” tegas Hairul Anam.
Selain itu, Fraksi PPP mendorong peningkatan insentif bagi guru non-ASN dan memperjuangkan percepatan pengangkatan guru swasta bersertifikasi menjadi PPPK.
Kualitas Pelayanan Kesehatan Dinilai Belum Merata
Aspirasi masyarakat menunjukkan bahwa meski program pengobatan gratis melalui BPJS dan UHC mendapat apresiasi, kualitas pelayanan tenaga kesehatan masih menjadi persoalan.
“Masih ada petugas kesehatan yang tidak ramah kepada pasien. Sikap seperti ini bertentangan dengan nilai dasar pelayanan publik,” ujar Hairul.
Fraksi PPP juga meminta peningkatan mutu layanan RSUD Moh. Anwar, percepatan pencegahan demam berdarah, serta penyederhanaan administrasi layanan kesehatan.
Infrastruktur Rusak di Banyak Titik
Bidang infrastruktur menjadi keluhan paling dominan. Fraksi PPP menemukan kondisi jalan yang rusak parah di berbagai kecamatan, termasuk Karangtengah–Gendang Timur, Marengan–Karanganyar, serta Andulang–Dungkek.
“Kondisi jalan di beberapa titik sangat memprihatinkan dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Ini harus diprioritaskan pemerintah,” ujar Hairul.
Fraksi PPP juga meminta kejelasan pemanfaatan Pelabuhan Gili Iyang dan Dungkek, pemerataan pembangunan antara daratan dan kepulauan, penanganan abrasi di sejumlah desa seperti Daandung dan Timur Jang-jang, hingga peremajaan armada laut rute Kalianget–Sepudi yang dinilai sudah tidak layak.
Pupuk Langka dan Distribusi Tidak Merata
Keluhan serius datang dari petani terkait kelangkaan pupuk, terutama di wilayah kepulauan Gayam. Fraksi PPP menilai pemerintah perlu turun tangan lebih konkret.
“Distribusi pupuk harus diperbaiki dari hulu hingga hilir agar tepat sasaran. Ketersediaannya menentukan nasib panen petani,” jelas Hairul.
Masyarakat juga mengusulkan perbaikan jalan usaha tani serta pengadaan sumur bor untuk mendukung ketahanan pertanian desa.
UMKM dan KIHT Perlu Dukungan Nyata
Di sektor ekonomi, Fraksi PPP mencatat perlunya perhatian pemerintah terhadap keberadaan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Guluk-Guluk agar memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Selain itu, Fraksi PPP meminta pemerintah menambah dukungan modal bagi UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal.
Fasilitas Lingkungan Masih Minim
Masalah lingkungan juga muncul dalam reses Fraksi PPP. Masyarakat meminta penyediaan bak sampah untuk desa dan kelurahan yang belum memilikinya, khususnya di wilayah Kertasada, Karanganyar, dan Pinggirpapas.
Dengan berbagai temuan tersebut, Fraksi PPP DPRD Sumenep menegaskan komitmennya untuk mendorong pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Ini adalah amanah masyarakat yang harus kita perjuangkan bersama. Fraksi PPP akan terus mengawal agar aspirasi ini tidak berhenti sebagai catatan, tetapi menjadi program nyata,” tutup Hairul Anam.
