Mediapribumi.id, Sumenep — Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep, Wahyudi, meminta agar hasil penelitian terkait penanganan banjir perkotaan yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ditindaklanjuti secara serius oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Menurut Wahyudi, hasil kajian tersebut harus dijadikan dasar utama dalam penyusunan kebijakan dan program penanganan banjir di Kabupaten Sumenep. Ia menegaskan, jika persoalan banjir tidak ditangani secara tepat, maka akan menjadi masalah besar di masa mendatang.
“Kalau tidak ditangani dengan tepat, banjir ini akan menjadi masalah besar ke depan,” tegas Wahyudi. Senin (15/12/2025).
Ia menilai, selama ini berbagai program penanganan banjir yang dijalankan belum memberikan dampak signifikan. Salah satu penyebabnya, kata dia, adalah tidak adanya perbaikan pada saluran irigasi dan gorong-gorong di kawasan yang memang tergolong rawan banjir.
“Selama ini banyak program yang tidak berdampak karena irigasi di kawasan rentan tidak diperbaiki. Yang dilakukan justru penambahan di titik-titik yang sebenarnya tidak terlalu bermasalah,” ujarnya.
Wahyudi mencontohkan, penanganan genangan di kawasan timur rumah dinas Wakil Bupati Sumenep yang dinilai tidak terlalu urgen, sementara wilayah lain yang rawan banjir justru belum tersentuh perbaikan. Menurutnya, pertumbuhan penduduk juga tidak bisa dijadikan alasan pembenaran atas kegagalan penanganan banjir.
“Yang pasti, sebelum menyusun program harus ada kajian. Faktanya, selama ini tidak ada perbaikan gorong-gorong dan irigasi yang rentan. Penambahan memang ada, tapi tidak berdampak signifikan,” jelasnya.
Ia menegaskan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) harus fokus memperbaiki irigasi dan saluran air di kawasan rawan banjir. Selain itu, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Banjir lintas OPD dan instansi terkait juga dinilai sangat penting untuk memperkuat koordinasi.
“Hasil penelitian itu poin-poinnya harus dijadikan dasar penyusunan program dan bahan evaluasi pada 2026,” kata Wahyudi.
Meski demikian, ia mengaku Komisi III DPRD Sumenep hingga kini belum menerima laporan resmi hasil penelitian tersebut. Setelah laporan disampaikan, pihaknya berencana memanggil OPD terkait untuk meminta penjelasan sekaligus memastikan tindak lanjutnya.
“Nanti setelah laporan hasil penelitian disampaikan, kami akan memanggil OPD terkait,” pungkasnya.
