Mediapribumi.id, Sumenep — Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep meminta para kepala sekolah dasar segera menuntaskan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2026 agar tidak terlambat dilaporkan. Imbauan itu disampaikan dalam Refleksi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2026 di Ruang Rapat Ar-Rahmi, Hotel Asmi Sumenep, Selasa (03/11/2026).
Kegiatan ini diikuti perwakilan kepala sekolah dasar dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) serta pengawas pendidikan dari tiap kecamatan di Sumenep.
Untuk membekali peserta, Disdik menghadirkan narasumber dari Inspektorat Sumenep yang menjelaskan hal-hal terkait penyusunan SPJ BOS 2026.
Kepala Disdik Sumenep, Mohammad Iksan, menegaskan bahwa laporan penggunaan dana BOS merupakan kewajiban setiap sekolah penerima. Sebab, dana tersebut bersumber dari anggaran negara.
“Tanggung jawab penyusunannya berada di tangan kepala sekolah masing-masing, termasuk laporan untuk program revitalisasi sekolah tahun 2026,” tandasnya.
Iksan berharap pertemuan ini membuat urusan pelaporan tahun anggaran berjalan tuntas lebih awal. Dengan begitu, kepala sekolah bisa mencurahkan perhatian pada program pendidikan di sekolah masing-masing pada 2027 tanpa terbebani pekerjaan administrasi tahun sebelumnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dana BOS yang telah cair dan digunakan akan diperiksa Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, menurutnya, dokumen pertanggungjawaban harus disiapkan secara cermat.
“Kesiapan ini penting untuk menjaga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini diraih Sumenep,” pungkasnya.
Bantu kami agar selalu hadir di halaman pencarian Anda. Klik tombol di samping untuk memprioritaskan artikel dari kami!
