BeritaPolitik

Hanura Harap Menkeu Yang Baru Dengarkan Keluhan Daerah

Avatar
×

Hanura Harap Menkeu Yang Baru Dengarkan Keluhan Daerah

Sebarkan artikel ini
Hanura Harap Menkeu Yang Baru Dengarkan Keluhan Daerah
Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Drs. H. Akhmad Muqowwam Saat Menyampaikan Sambutan Dalam Kegiatan Bimtek.

Mediapribumi.id, Yogyakarta — Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Patrice Rio Capella, berharap Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Suahasil Nazara, mengevaluasi kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dan dana bagi hasil (DBH). Harapan ini disampaikan Rio saat konsolidasi Task Force Hanura di Yogyakarta, Senin (14/09/2026).

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menkeu menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada hari yang sama. Sebelumnya, Suahasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak Oktober 2024.

Rio yang juga Ketua Tim Task Force Hanura menilai, pemotongan anggaran pusat hingga 30 persen sangat menyulitkan daerah. Ia mencontohkan, beberapa wilayah kesulitan sekadar untuk membayar gaji pegawai dan urung membangun infrastruktur. Bahkan, sekelas Pemprov DKI Jakarta sempat mewacanakan penerbitan obligasi untuk pembiayaan pembangunan.

“Harapan kita Bapak Menteri Keuangan yang baru mendengar keluhan para kepala daerah. Saya yakin Menkeu baru lebih bijak dan mulai mengembalikan kelonggaran anggaran agar ekonomi daerah tidak mandek,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Rio Capella juga menginstruksikan para pengurus baru untuk mempercepat pembentukan struktur partai dari tingkat cabang (DPC) hingga anak cabang (PAC) sebagai langkah konsolidasi menghadapi Pemilu 2029.

Dampak pemotongan TKD tersebut dikonfirmasi oleh Anggota DPRD Kabupaten Belu dari Fraksi Hanura, Edmundus Yakobus Manek. Ia menyebutkan, pemotongan dana sebesar Rp 104 miliar di wilayahnya telah menyebabkan berbagai program infrastruktur terhenti dan memicu pengangguran bagi pekerja proyek lokal.

Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta (OSO), yang sebelumnya meminta Pemerintah Pusat untuk tidak memangkas hak anggaran daerah.

“Kemajuan Indonesia sangat bergantung pada kemandirian dan keberdayaan ekonomi di daerah,” jelasnya.

Isu keberdayaan daerah ini menjadi salah satu fokus utama bahasan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Anggota DPRD Partai Hanura yang digelar bersamaan dengan pelantikan DPD Hanura Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Bantu kami agar selalu hadir di halaman pencarian Anda. Klik tombol di samping untuk memprioritaskan artikel dari kami!

Jadikan Sumber Pilihan
Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *