Mediapribumi.id, Sumenep — Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Aktivis Madura (GEMARA) audiensi ke SMA Negeri 1 Sumenep, soal dugaan kongkalikong yang dilakukan oleh pihak sekolah pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Jumat (05/07/2024).
Namun, dalam audiensi tersebut, aktivis GEMARA merasa kecewa karena Kepala Sekolah dan panitia PPDB enggan menemui, dan terkesan menghindar.
“Kita kemari hadir baik-baik dalam rangka menyoal dugaan kongkalikong PPDB 2024 di SMA Negeri 1 Sumenep, terindikasi tidak transparan dan diduga banyak yang ditutupi. Memang, dari teknis dan realitanya di lapangan PPDB di SMA Negeri 1 Sumenep ini banyak menuai persoalan,” ucap Fadhlillah, selaku Ketua GEMARA.
Lebih lanjut, Fadli menyebutkan bahwa ketidakhadiran Kepala SMA Negeri 1 Sumenep beserta perwakilannya menimbulkan banyak spekulasi, sehingga pihaknya semakin kuat menduga bahwa pihak sekolah sedang menyembunyikan masalah besar yang tidak ingin diketahui publik.
Padahal, lanjut dia, Pengurus GEMARA sudah berkirim surat, pada hari selasa 2 Juli 2024 kepada Kepala SMAN 1 Sumenep tentang audensi PPDB 2024.
“Kalau memang tidak terjadi persoalan dan PPDB SMA Negeri 1 Sumenep ini tidak terjadi masalah, temui GEMARA dengan cara baik-baik juga, atau jika Kepsek tidak bisa hadir kan bisa diwakilkan. Kalau begini Kepsek jelas tidak profesional dan tidak bertanggungjawab,” ujarnya.
Menurutnya, beberapa waktu lalu SMA Negeri 1 Sumenep melaksanakan PPDB 2024, akan tetapi terjadi banyak gunjang-ganjing di tengah masyarakat, mulai dari teknis yang tidak transparan dan beberapa permasalahan pelik lainnya.
Misal, kata dia, tidak transparansinya berapa nilai tertinggi dari jalur prestasi akademik yang diloloskan, berapa nilai terendah dari jalur prestasi akademik yang diloloskan.
Kemudian ketentuan mengenai penerimaan jalur zonasi yang dianggap salah sasaran oleh masyarakat, misalnya yang lebih jauh diloloskan yang lebih dekat tidak lolos.
“Kemudian juga berapa pagu SMA Negeri 1 Sumenep. Salah satu masalah yang paling penting, Kepala SMA Negeri 1 Sumenep tidak bertindak, perihal dugaan pengubahan identitas kependudukan dan surat keterangan domisili supaya diloloskan,” terang Fadli.
“Ada banyak sekali desas-desus di tengah-tengah masyarakat, tentang problematika yang terjadi dalam PPDB SMA Negeri 1 Sumenep ini, dan kami selaku Aktivis tidak bisa tinggal diam,” kata dia menambahkan.
Dia mewarning Kepala Sekolah, jika masih belum ada klarifikasi dari Kepala Sekolah, maka pihaknya akan tempuh jalur hukum, dengan beberapa alat bukti.
“jangan sampai GEMARA mengambil langkah yang lebih jauh, termasuk turun aksi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang, karena kami memiliki cukup bukti untuk melanjutkan persoalan ini ke jalur hukum. Dengan sikap yang tidak bertanggungjawab seperti ini, sebaiknya Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumenep dicopot dari jabatannya,” tukasnya.
Merespon hal itu, Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Sumenep, A. Hamzah Fansuri Basar, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana PPDB, menyampaikan, pihaknya setelah mendapat surat dari GEMARA menjadwalkan audiensi pada Hari Senin (08/07/2024), karena Kepala Sekolah masih ada kegiatan di Batu, Malang.
“Kami sudah menyampaikan bahwa Kepsek hari Jumat masih baru selesai kegiatan diluar kota, Hari Senin baru bisa kami layani,” tukasnya.
