Mediapribumi.id, Sumenep — Puluhan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor DPRD Kabupaten Sumenep pada Kamis (17/04/2025).
Aksi ini memprotes ketidaksesuaian data kemiskinan antara Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinilai merugikan masyarakat miskin.
Para mahasiswa membawa spanduk dan poster bernada kritik, menuntut transparansi serta akurasi data kemiskinan. Mereka menyoroti selisih mencolok antara data milik Dinsos dan BPS. Dalam hasil audiensi yang mereka lakukan, Dinsos mencatat angka kemiskinan mencapai 277.000 kepala keluarga atau sekitar 647.000 jiwa. Sementara itu, data BPS menyebutkan hanya 196.420 jiwa.
“Data yang berbeda jauh ini menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana bisa ada dua angka yang begitu jauh berbeda mengenai jumlah warga miskin di kabupaten ini? Ini jelas mengancam distribusi bantuan sosial yang seharusnya sampai ke masyarakat yang berhak,” tegas Koordinator Lapangan, Moh Nur Hidayat, saat orasi.
Mahasiswa juga menduga adanya kemungkinan manipulasi data oleh pihak tertentu demi keuntungan dalam distribusi bantuan sosial. Mereka mengecam jika data tersebut dijadikan alat kepentingan politik atau kelompok tertentu.
“Jangan sampai data yang kita terima digunakan untuk kepentingan politik. Kami minta Dinsos tidak bermain-main dengan data yang menyangkut nasib rakyat,” tambahnya.
Selain dugaan manipulasi, mahasiswa juga mengkritik buruknya komunikasi dan koordinasi antara Dinsos dan BPS. Mereka menuntut kedua lembaga tersebut bersinergi dalam membangun sistem pendataan yang transparan dan akurat.
Aksi ini pun ditutup dengan desakan agar pemerintah daerah, khususnya Dinsos Sumenep, segera melakukan perbaikan mendasar dalam sistem pendataan dan memastikan program pengentasan kemiskinan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Kami bukan hanya menuntut data yang akurat, tapi juga kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Jangan lagi jadikan rakyat korban dari ketidakberesan birokrasi,” pungkas Nur Hidayat.
Menanggapi desakan mahasiswa, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, mengapresiasi sikap kritis BEM. Ia mengakui, ketidaksesuaian data kemiskinan sudah lama menjadi keprihatinan dewan.
“Kami sudah lama menyoroti hal ini. Bahkan saat rapat dengan Dinsos, kami minta data rinci penerima bansos karena di lapangan ada temuan orang meninggal masih tercatat sebagai penerima,” ungkap Mulyadi.
Politisi Demokrat itu menegaskan, DPRD akan segera memanggil Dinsos usai rapat paripurna untuk mengklarifikasi data kemiskinan dan mengevaluasi sistem pendataan yang digunakan.
“Kami agendakan pemanggilan setelah paripurna. Persoalan kemiskinan ini serius dan harus dibenahi,” pungkasnya.
