Mediapribumi.id, Sumenep — Aksi demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU) terkait ketimpangan data kemiskinan dan distribusi bantuan sosial mendapat respons positif dari Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi.
Dalam wawancara eksklusif, Mulyadi mengaku mendukung penuh aspirasi mahasiswa dan menyebut bahwa isu tersebut telah lama menjadi perhatian serius pihak legislatif.
“Sejujurnya, ini juga menjadi kegundahan kami selama ini. Bahkan sebelum rekan-rekan mahasiswa datang menyuarakannya ke DPRD,” ungkap Mulyadi di hadapan massa aksi, Kamis (17/04/2025) siang.
Mulyadi mengungkapkan adanya banyak temuan di lapangan yang memperlihatkan ketidaktepatan penerima bantuan sosial. Bahkan, ia menyebut ada warga yang sudah meninggal dunia namun masih tercantum dalam daftar penerima bansos.
“Masalah seperti ini jelas harus dibenahi secara menyeluruh,” tegasnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Komisi IV akan memanggil Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan (PKH) dan para pendamping sosial untuk menggali lebih dalam akar permasalahan. Menurutnya, kesalahan bukan terletak pada data semata, namun pada proses pendataan yang kurang objektif.
“Ini menyangkut keadilan sosial. Pendataan yang tidak objektif akan menghasilkan ketimpangan yang makin lebar,” jelasnya.
Mulyadi juga menekankan bahwa persoalan ini bersifat sistemik. Ia menyebut akar masalah berasal dari sistem pendataan yang berlapis berawal dari desa, diteruskan ke kabupaten, lalu dikompilasi di tingkat kementerian.
“Ini problem dari hulu ke hilir. Perlu perombakan sistemik agar tidak terus berulang,” ujarnya.
Dalam forum-forum perencanaan seperti Musrenbangcam, Mulyadi mengaku telah menyuarakan isu ini secara terbuka. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya, khususnya anggota dewan baru, sedang mendalami persoalan ini agar solusi yang diambil benar-benar menyentuh akar masalah.
“Kita tidak ingin solusi tambal sulam. Harus tuntas dan menyeluruh,” tegasnya.
Terkait usulan penandaan khusus bagi penerima bantuan sosial di lingkungan masyarakat, Mulyadi menyambut baik wacana tersebut meski belum dibahas secara teknis. Ia menilai inovasi yang mendukung transparansi layak dipertimbangkan.
“Kalau ada ide untuk meningkatkan keadilan dalam penyaluran, kami sangat terbuka,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Komisi IV dijadwalkan akan bertemu dengan Dinas Sosial usai rapat paripurna mendatang. Mulyadi bahkan menyatakan siap turun langsung ke lapangan untuk ikut dalam proses verifikasi data.
“Kami tahu kondisi riil di lapangan. Maka, pengawasan dari DPRD akan kami maksimalkan,” pungkasnya.
