Mediapribumi.id, Sumenep — Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, kritik keras datang dari Ketua DPC Gen-Z Sumenep, Fadhlillah, yang menyoroti kondisi lingkungan hidup di wilayah tersebut yang dinilainya berada di ambang krisis.
Dalam pernyataan tertulisnya, Fadhlillah menegaskan bahwa penanganan lingkungan di Sumenep tidak hanya lemah, tetapi menunjukkan kegagalan sistemik.
Ia menyoroti persoalan sampah yang menumpuk hingga 60 ton per hari tanpa penanganan yang memadai, serta pencemaran yang ditimbulkan oleh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Duwek.
“Pendekatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan ekonomi sirkular yang dijanjikan tidak berjalan. Pemerintah seakan menunggu viral dulu baru bertindak,” kata Fadhlillah. Minggu (25/05/2025).
Lebih lanjut, Gen-Z Sumenep juga menyoroti keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang hanya mencapai 11 persen, jauh dari amanat minimal 30 persen sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Mereka mempertanyakan validitas penghargaan Adipura yang diterima pemerintah, yang dianggap hanya menutupi kerusakan ekologis yang semakin parah.
Isu tambang ilegal di berbagai kecamatan seperti Batuputih, Dasuk, dan Pasongsongan turut menjadi sorotan. Fadhlillah menilai pembiaran aktivitas tambang telah memperparah kerusakan lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat sekitar.
“Kami melihat ini bukan hanya kelalaian, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” tegasnya.
Tak hanya daratan, kawasan pesisir dan kelautan Sumenep juga disebut mengalami kerusakan parah. Reklamasi, pencemaran laut, dan konversi lahan pertanian menjadi kawasan beton dinilai telah menggerus identitas Sumenep sebagai daerah agraris dan maritim.
Lebih memprihatinkan lagi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hanya sekitar 52 persen rumah tangga di Sumenep yang memiliki akses air bersih layak, terutama di wilayah kepulauan.
“Ini adalah ironi di tengah lautan, di mana masyarakat masih kesulitan air bersih,” kata Fadhlillah.
Di tengah dampak perubahan iklim yang kian terasa, Gen-Z Sumenep menilai pemerintah belum menunjukkan komitmen nyata dalam program adaptasi dan mitigasi. Program penghijauan pun dinilai hanya bersifat seremonial.
“Jika pemerintah tidak sanggup menyelesaikan persoalan ini, maka lebih baik mundur dan beri kesempatan kepada yang memiliki keberanian dan integritas,” pungkasnya.
Di akhir pernyataan, Fadhlillah menegaskan bahwa pihaknya bersama elemen masyarakat tidak akan tinggal diam dalam menyikapi krisis ini. Ia menyerukan aksi kolektif untuk menyelamatkan lingkungan Sumenep dari kehancuran lebih lanjut
