Mediapribumi.id — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Sumenep belakangan ini menjadi persoalan yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah menjadi pemandangan yang kian akrab, dan masyarakat kecil lah yang paling merasakan dampaknya – mulai dari terganggunya waktu kerja hingga aktivitas anak-anak yang harus berangkat sekolah.
Situasi ini tentu mengundang keprihatinan bersama. Energi bersubsidi sejatinya merupakan hak warga yang diamanatkan negara untuk dinikmati secara adil dan merata. Ketika akses terhadap hak itu terasa semakin sulit, wajar jika muncul pertanyaan-pertanyaan di tengah masyarakat.
Laporan Warga yang Perlu Direspons Serius
Belakangan ini, beredar kesaksian dari sejumlah warga sekitar salah satu SPBU di Sumenep, yang menyebutkan adanya pengisian BBM bersubsidi dalam jumlah besar menggunakan jerigen.
Informasi ini tentu perlu disikapi secara proporsional – belum tentu semua aktivitas pengisian jerigen bersifat ilegal, karena sebagian pengguna memiliki surat rekomendasi resmi dari instansi berwenang.
Namun, jika laporan tersebut mengandung kebenaran dan pengisian dilakukan tanpa dokumen yang sah, maka ini adalah pelanggaran serius terhadap regulasi distribusi BBM bersubsidi.
Berdasarkan ketentuan BPH Migas dan PT Pertamina (Persero), penjualan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar menggunakan jerigen wajib disertai surat rekomendasi yang valid. Aturan ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan benteng perlindungan agar subsidi negara benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.
Atas dasar itulah, laporan dan kesaksian warga tersebut selayaknya menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak yang memiliki kewenangan pengawasan.
Peran Pengawasan yang Diharapkan Lebih Hadir
Masyarakat tentu berharap agar aparat penegak hukum dan regulator dapat hadir lebih aktif di lapangan, khususnya di titik-titik distribusi yang dilaporkan rawan penyimpangan. Kehadiran patroli atau pengawasan rutin bukan hanya berfungsi sebagai pencegahan, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepastian kepada warga bahwa hak mereka dilindungi.
Polres Sumenep, BPH Migas, dan Pertamina sebagai pihak-pihak yang memiliki kewenangan langsung, diharapkan dapat menindaklanjuti informasi yang berkembang di masyarakat melalui mekanisme yang semestinya – mulai dari penelusuran lapangan, klarifikasi kepada pengelola SPBU, hingga penindakan jika ditemukan bukti pelanggaran yang cukup.
Kepercayaan publik terhadap institusi pengawas sangat bergantung pada respons yang cepat dan transparan, bukan pada diam yang membuka ruang bagi spekulasi.
Sanksi Hukum Sudah Jelas, Tinggal Implementasinya
Perlu diingatkan bahwa kerangka hukum yang mengatur distribusi BBM bersubsidi sebenarnya cukup kuat. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi – sebagaimana telah diubah dalam regulasi turunannya – mengatur ancaman sanksi pidana yang serius bagi pelaku penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Artinya, instrumen hukum sudah tersedia. Yang kini dinantikan masyarakat adalah keberanian dan konsistensi dalam menegakkannya.
PT Wira Usaha Sumekar selaku pengelola, serta Pertamina Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), juga memiliki mekanisme evaluasi dan sanksi administratif terhadap SPBU yang terbukti melanggar ketentuan. Mekanisme ini seharusnya berjalan tanpa perlu menunggu desakan publik yang meluas.
Mari Jaga Keadilan Energi Bersama
Subsidi BBM adalah bentuk kehadiran negara untuk warganya yang paling membutuhkan. Menjaga agar subsidi itu tepat sasaran bukan hanya tanggung jawab aparat atau regulator semata – ia adalah tanggung jawab kolektif: pengelola SPBU, petugas pengisian, aparat pengawas, hingga masyarakat yang berani melapor ketika melihat ketidakberesan.
Semoga situasi di Sumenep ini menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi, demi keadilan yang nyata bagi seluruh warga.
Opini Oleh: Abd. Halim (Aktivis Pemuda Sumenep)
