Mediapribumi.id, Sumenep — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengklaim pelaksanaan Work From Home (WFH) dan penggunaan transportasi non-BBM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) berjalan efektif dan efisien.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, mengatakan program tersebut meskipun dampaknya tidak langsung dirasakan secara umum oleh masyarakat, namun cukup berpengaruh terhadap konsumsi para ASN.
“Meskipun tidak bisa dilihat secara langsung, namun bisa kami rasakan sebagai pegawai di Pemkab Sumenep,” katanya, Senin (09/06/2026).
Kebijakan ini mewajibkan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Sumenep untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (BBM) setiap hari Rabu sesuai Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2026 sebagai perubahan atas Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Selain itu, Pemkab Sumenep juga menerapkan WFH setiap hari Rabu bagi ASN, kecuali untuk kegiatan operasional pelayanan publik yang bersifat esensial pada Badan Pendapatan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah, puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan unit kesehatan lainnya.
“Mobil dinas maupun kendaraan dinas lainnya pada hari tersebut tidak digunakan, khususnya bagi ASN yang tempat tinggalnya berada dalam radius kurang dari 5 kilometer dari tempat kerja,” imbuhnya.
Ia menegaskan Pemkab Sumenep akan terus mendukung program yang dicanangkan pemerintah pusat, termasuk melalui upaya penghematan BBM, terlebih saat Indonesia sedang menghadapi gejolak situasi global.
“Yang pasti, kebijakan ini membuat pengeluaran kami dan seluruh ASN menjadi lebih hemat,” tegasnya.
