Mediapribumi.id, Sumenep — Proses pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) di Kabupaten Sumenep saat ini masih proses pengurusan pencabutan status Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hal itu disebabkan lahan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep seluas 9,8 hektare di Desa Patean, Kecamatan Batuan berstatus LSD, sehingga untuk bisa dilakukan pembangunan harus dicabut statusnya terlebih dahulu.
Saat ini, Pemkab Sumenep sudah menerima rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN terkait pencabutan status LSD itu.
“Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) saat ini sedang mengurus rekomendasi itu di Jakarta,” terang Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep, R. Abd. Rahman Riadi, Rabu (03/05/2026).
Setelah pengurusan status lahan tersebut, nantinya bisa dilaksanakan pembangunan sekolah, sesuai dengan pernyataannya Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia pada bulan September atau Oktober bisa dimulai.
“Kalau sudah keluar rekomendasi Kementerian ATR/BPN kami optimis bisa dilaksanaan pembangunannya pada triwulan ketiga yakni bulan September mendatang,” tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo menerangkan hal senada. Bahwa untuk pembangunannya menunggu keputusan dari kementerian terkait, karena lahan yang sudah disediakan tidak bisa dialihfungsikan sebelum ada keputusan dari kementerian.
Menurutnya, pembangunan SRT di Sumenep tidak akan dipindahkan meskipun saat ini masih dalam proses pengurusan status lahan.
“Lahannya kita kan masih luas, tidak ada masalah, nanti akan tetap dibangun di lokasi semula yang sudah direncanakan,” katanya.
