Mediapribumi.id, Sumenep — Selain kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep juga membawa aspirasi terkait minimnya akses listrik di berbagai pulau kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan (Dapil) setempat, H. Dul Siam.
Secara geografis, Kecamatan Sapeken terdiri dari berbagai pulau, bahkan satu desa lebih dari satu pulau sehingga ketersambungan saluran listrik juga terbatas dan membutuhkan tambahan pembangkit di masing-masing pulau.
Saat ini, di Kecamatan Sapeken yang menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dari PLN hanya di pulau pusat kecamatan dan pulau Sepanjang yang terdiri dari Desa Sepanjang dan Desa Tanjungkiaok.
“Kalau PLTD di pusat Kecamatan Sapeken hidup 24 jam, dan di pulau Sepanjang hidup 12 jam yakni dari Pukul 17.00 hingga pukul 05.00 pagi,” kata H. Dul Siam, Sabtu (18/04/2026).
Sedangkan, di desa-desa lain yang notabene terdiri dari pulau tersendiri masih menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang hidup hanya sekitar dua sampai tiga jam, sisanya gelap.
“Terkait peneranggan yang masih terbatas ini disampaikan kepada kami oleh BPD se Kecamatan Sapeken kemarin saat audiensi di Kantor DPRD,” tuturnya.
Menurutnya, dengan keterbatasan listrik tersebut masyarakat tidak bisa mengakses banyak hal seperti penerangan lampu maupun alat komunikasi modern.
“Ada lebih dari 10 pulau di Kecamatan Sapeken yang hingga saat ini masih gelap karena PLTS tidak mencukupi kebutuhan, masyarakat meminta PLN untuk mengganti ke PLTD agar bisa lebih lama,” imbuhnya.
Bahkan, beberapa waktu yang lalu, lanjut Dul Siam, para anggota DPRD Sumenep dari kepulauan mendatangi PLN UP3 Madura di Pamekasan manyampaikan problem keterbatasan listrik tersebut.
Hasilnya, berdasarkan keterangan dari Manajer PLN UP3 Madura itu saat ini tidak boleh melakukan pengadaan mesin diesel baru karena pemerintah fokus pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
“Sehingga jika ingin mengganti dari PLTS ke PLTD harus menunggu ada mesin diesel yang tidak terpakai di daerah lain untuk nantinya dipindahkan,” bebernya.
Kendati demikian, Dul Siam meyakini jika pihak PLN mengusulkan ke pusat dengan pertimbangan dan alasan rasional hal itu bisa direalisasikan, mengingat masyarakat di kepulauan sangat membutuhkan pasokan listrik yang mencukupi.
“Selama di kepulauan masih menggunakan PLTS seperti sekarang sama saja PLN tidak hadir di tengah masyarakat,” tegasnya.
Sementara, Manajer ULP PLN Kangean, Hairul Ismail mengakui bahwa untuk pulau-pulau kecil pasokan listriknya memang menggunakan PLTS dengan operasional disesuaikan dengan kapasitasnya yakni antara tiga hingga enam jam dalam sehari.
“Kami mengimbau agar masyarakat menggunakan listrik secarra efisien dengan memaksimalkan untuk penerangan supaya jam operasionalnya lebih lama,” terangnya.
Dia menerangkan, untuk penggantian ke PLTD dibutuhkan pelabuhan di setiap pulau untuk pengiriman BBM jenis solar, membutuhkan biaya yang cukup besar, dan kebijakan pemerintah pusat yang fokus pada pengembangan EBT.
“Kami menunggu persetujuan pemerintah pusat yang mana yang akan direalisasikan,” tandasnya.
Meski demikian, Hairul mendukung dan mendorong masyarakat bersama pemerintah daerah untuk bersama-sama mengusulkan penambahan kapasitas listrik tersebut.
“Kami mendukung aspirasi masyarakat di pulau-pulau kecil untuk menyuarakan hal ini agar lebih baik kelistrikannya,” pungkasnya.
