Mediapribumi.id, Sumenep — Tak seperti biasanya, Aldy Wiranto, seorang nelayan asal Desa Tanjungkiaok, Kecamatan Sapeken harus menempuh perjalanan dari rumah ke pelabuhan atau terminal tempat perahunya diparkir dengan berjalan kaki karena motor yang biasa dikendarai tidak bisa hidup setelah berhari-hari di pulau tempat ia tinggal tidak ada Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya jenis Pertalite.
Kelangkaan BBM itu terjadi beberapa waktu lalu selama berhari-hari bahkan beberapa aktivitas sempat terhenti karena tidak bisa menjangkau tempat tujuan.
“Selama beberapa hari di pulau khususnya Kecamatan Sapeken terjadi kelangkaan BBM sehingga menyebabkan aktivitas sebagian masyarakat tersendat,” katanya, Kamis (16/04/2026).
Ia mengaku sangat kesulitan untuk menjalankan aktivitas sebagai nelayan seperti ketika akan pergi ke keramba ikan yang ada di laut harus berjalan kaki untuk bisa sampai ke terminal perahunya.
Hal itu menyebabkan aktivitasnya lebih lamban, termasuk ketika dirinya harus pergi ke suatu tempat seperti hendak mengantarkan ikan yang akan dikirimkan ke pulau lain.
“Kalau solar tersedia, yang langka di sini pertalite. Kami sempat mendatangi beberapa toko yang biasa menjual bahkan hingga ke desa sebelah, semuanya tidak ada,” imbuhnya.
Tak hanya itu, masyarakat penyedia jasa transportasi laut cepat yang menggunakan BBM jenis Pertalite juga tidak bisa bekerja, bahkan karena kelangkaan ini biaya sewanya juga melonjak sangat tinggi.
Aspirasi BPD se Kecamatan Sapeken
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kecamatan Sapeken mendatangi salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Daerah Pemilihan (Dapil) di sana, H. Dul Siam di Kantor DPRD, Rabu (15/04/2026).
Dalam pertemuan itu, salah satu aspirasi yang dibawa adalah terkait kelangkaan dan tingginya harga BBM di Kecamatan Sapeken. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Kepala Bagian Perekonomian, dan Sumber Daya Alam (ESDA) Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar.
H. Dul Siam menyebut, kelangkaan itu diduga ada oknum yang bermain atau menimbun sehingga tidak terdistribusi ke masyarakat, bahkan berrdasarkan penuturan masyarakat harga sempat melonjak hingga Rp25 ribu.
“Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa harga di Kecamatan Sapeken harga BBM relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain, padahal program pemerintah semuanya sattu harga,” katanya.
Keadaan ini, lanjut Wakil Ketua DPRD Sumenep itu, sudah sejak dulu dilaporkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab), namun sampai saat ini ia menilai masih belum ada tindakan konkret.
“Sampai saat ini kami menilai belum ada tindakan dari pihak berwajib,” tandasnya.
Selain itu, Dul Siam dan BPD se Kecamatan Sapeken meminta total kuota BBM di masing-masing desa kepada Kabag ESDA Setdakab Sumenep sehingga pendistribusiannya bisa diawasi agar sesuai dengan kuota sebagaimana mestinya.
“Katanya Kabag ESDA tidak memiliki data itu dan masih mau minta kepada pihak Pertamina,” terangnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kabag ESDA Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar belum memberikan konfirmasi kepada mediia ini.
