Mediapribumi.id, Sumenep — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Sabtu (17/8/2025), di halaman kantor Bupati Sumenep.
Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan OPD, TNI-Polri, ASN, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat.
Upacara kali ini ada yang berbeda, para pimpinan OPD memakai baju adat Nusantara bersama pasangannya. Selain itu, ada penampilan Kemilau Indonesia Pusaka yang dipersembahkan oleh para pelajar.
Bupati Sumenep bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara ditandai dengan pengibaran bendera merah putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Sumenep yang berlangsung lancar dan penuh kekhidmatan. Seluruh peserta upacara berdiri tegak memberikan penghormatan saat Sang Saka Merah Putih berkibar di langit Sumenep.
Selain itu, dalam upacara juga dibacakan teks Proklamasi oleh Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin serta mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur.
Rangkaian peringatan HUT ke-80 RI di Kabupaten Sumenep tidak hanya berhenti pada upacara bendera. Pemkab juga menyiapkan berbagai kegiatan, termasuk malam resepsi kenegaraan dan lomba-lomba rakyat yang melibatkan masyarakat luas.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sumenep, Achmad Dzulkarnain, menyampaikan bahwa kebijakan baru pada peringatan HUT RI tahun ini sengaja dibuat untuk memberikan nuansa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau biasanya para pejabat mengenakan jas, kali ini sudah diputuskan seluruhnya wajib memakai busana adat,” ujar pria yang akrab disapa Dzul.
Ia menjelaskan, pakaian adat yang digunakan pejabat tidak seragam, melainkan sudah ditentukan jenisnya masing-masing. Mulai dari busana khas Madura, Aceh, Sumatera, Bali, hingga daerah lain di Indonesia.
“Surat edaran mengenai hal ini sudah dibagikan, bahkan secara detail sudah ditetapkan pakaian adat apa yang akan dipakai saat upacara,” tambah Dzul.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa keputusan ini bukan keputusan sepihak, melainkan hasil kesepakatan bersama dengan pihak-pihak terkait.
