Mediapribumi.id, Sumenep — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, H. Dul Siam, menegaskan bahwa pencegahan tindak pidana korupsi bukan hanya di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melainkan di semua instansi pemerintah.
Hal itu disampaikan setelah mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang salah satu isinya terkait pemberantasan korupsi.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengatakan sudah memantau beberapa potensi korupsi salah satunya di BUMD dan BUMN. Sehingga kebijakan efisiensi anggaran menjadi salah satu upaya untuk mencegah.
“Bukan hanya di BUMD, tapi semua instansi pemerintah harus dilakukan evaluasi dan pengawasan,” terang H. Dul Siam setelah menghadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD Sumenep. Jumat (15/08/2025).
Menurutnya, pengawasan bukan hanya tugas DPRD, tapi dibutuhkan partisipasi seluruh masyarakat untuk mengawasi pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Ia juga menyatakan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk mengawasi pemerintah dan memitigasi potensi korupsi.
“Tugas evaluasi dan pengawasan sesuai dengan amanat peraturan dan perundang-undangan,” tambahnya.
Selain itu, DPRD Sumenep juga secara konsisten mengevaluasi peraturan yang berlaku dan meninjau efektifitasnya. Sehingga ketika ada yang tidak efektif akan dilakukan pembahasan.
“Kita perlu memaksimalkan pengawasan. Potensi untuk tindakan inkonstitusional sebenarnya sudah dibatasi oleh peraturan,” tuturnya.
Dengan memaksimalkan pengawasan tersebut, meskipun di Sumenep saat ini belum ada kasus korupsi di BUMD, nantinya semakin bersih dari korupsi.
