Mediapribumi.id, Sumenep — Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Sumenep memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang terjaring selama masa reses akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan anggaran daerah tahun mendatang. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Laporan Hasil Reses III Tahun 2026 yang digelar di Gedung DPRD Sumenep, Jumat (10/07/2026).
Reses III berlangsung selama sepekan, mulai 30 Juni hingga 7 Juli 2026, di mana seluruh anggota dewan turun langsung menemui konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Dari penjaringan tersebut, sejumlah persoalan mengemuka, mulai dari kebutuhan perbaikan infrastruktur, penguatan layanan publik, hingga dorongan agar roda ekonomi warga semakin bergeliat.
Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, menegaskan reses bukan sekadar agenda rutin, melainkan kewajiban konstitusional wakil rakyat untuk menyerap kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Menurutnya, kegiatan ini membuka ruang komunikasi dua arah sehingga persoalan yang selama ini mungkin tak terlihat oleh pemerintah bisa langsung tersampaikan.
“Seluruh masukan dari laporan hasil Reses III yang disampaikan masing-masing Fraksi nantinya dijadikan dasar, dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian,” ujar Zainal.
Ia menambahkan, pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah agar tidak berhenti pada tahap pencatatan aspirasi, melainkan segera menindaklanjutinya dengan langkah nyata di lapangan.
Dalam paripurna tersebut, laporan disampaikan bergantian oleh juru bicara dari tujuh fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, PKB, PPP, PAN, Demokrat, NasDem, dan Fraksi Gerindra-PKS.
Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Sumenep beserta jajaran asisten, para kepala OPD, camat, tokoh masyarakat, dan awak media.
Bantu kami agar selalu hadir di halaman pencarian Anda. Klik tombol di samping untuk memprioritaskan artikel dari kami!
