Mediapribumi.id, Malang — Keberadaan pengurus BUMDesa mendapat atensi dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.
Dia meminta, agar pengurus BUMDesa
dipilih melalui forum Musyawarah Desa (Musdes).
Hal itu dinilai akan berdampak pada kualitas orang-orang yang masuk dalam struktur kepengurusan. Pengurus BUMDesa dipilih secara selektif dan memiliki kapasitas yang cukup dalam masing-masing bidang.
“Pemilihan pengurus BUMDesa sebaiknya dilakukan di forum musdes. Ini sangat penting karena kesalahan dalam memilih pengurus BUMDesa akan berdampak pada pengelolaan BUMDesa sendiri,” kata Gus Halim.
Hal itu, dia sampaikan sekaligus merekomendasi dalam kegiatan Ujian Akhir Disertasi Dirjen PEID Harlina Sulistyorini dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional Terhadap Kinerja BUMDesa, Dimediasi Kapabilitas Inovasi, dan Dimoderasi Dukungan Pemerintah (Studi pada BUMDesa di Provinsi Jawa Timur) yang digelar di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, Rabu (20/3/2024).
Disamping itu, dirinya melihat langkah tersebut sangat penting dilakukan, karena pengelola yang ada dalam kepengurusan BUMDesa memiliki andil besar dalam memajukan misi BUMDesa.
Lebih lanjut Gus Halim juga menyinggung peluang hasil penelitian Dirjen Harlina di Jawa Timur untuk dijalankan di daerah lain.
Di antaranya di Papua, Maluku Utara, Nias, Sulawesi, dan beberapa wilayah lain yang BUMDesanya mengalami kemajuan meskipun tidak demikian dengan status desanya.
“Dari apa yang kita lihat di lapangan belum ada hubungan signifikan antara status desa dengan keberhasilan pengelolaan BUMDesa. Kadang desanya maju tapi BUMDesanya masih kurang. Kadang unit usahanya bagus tapi tidak dari desa maju, lha ini,” ujarnya.
Merespon rekomendasi tersebut, Dirjen Harlina mengatakan adanya tantangan, karena harus menyesuaikan dengan model kepemimpinan di setiap wilayah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.
“Hal itu juga tertuang dalam teori pengaruh peran dukungan pemerintah melalui fungsi fasilitasi, regulasi, dan katalisasi terhadap kinerja BUMDesa maupun realisasi di lapangan.” tukasnya.