“Politik tidak menjanjikan surga yang belum ada, tetapi memperbaiki bumi yang sedang kita pijak”
Mediapribumi.id — Negara tidak dibangun dari retorika, tetapi dari realitas. Retorika boleh menggetarkan podium, namun realitaslah yang menguji keberpihakan, kecakapan, dan kejujuran pengelola negara. Membangun realitas berarti keberanian untuk melihat keadaan apa adanya, bukan sebagaimana yang ingin kita dengar atau tampilkan.
Mengelola negara bukan sekadar menyusun visi dan jargon pembangunan, melainkan membaca denyut kehidupan rakyat secara jernih. Di sanalah realitas bekerja : di dapur yang mengepul tipis, di sawah yang menunggu hujan, di kelas yang kekurangan guru, dan di rumah sakit yang antreannya tak pernah habis. Negara hadir atau absen justru terbaca dari ruang-ruang sunyi itu.
Antara Narasi dan Realitas
Dalam diskursus politik kontemporer, membangun narasi sering kali menjadi langkah awal untuk menciptakan realitas. Narasi membentuk cara publik melihat dunia, memberi makna atas peristiwa, bahkan menggerakkan energi kolektif. Anis Matta, misalnya, dikenal piawai membangun narasi besar tentang kebangkitan, peradaban, dan arah sejarah. Narasi seperti ini penting untuk membangkitkan optimisme dan kesadaran ideologis.
Akan tetapi, titik ini saya mencoba mengambil jarak dan sikap, serta cara pandang berbeda. Jika narasi digunakan untuk menciptakan realitas, maka ada risiko realitas justru dipaksa mengikuti cerita. Ketika fakta tidak sepenuhnya sejalan dengan narasi, yang terjadi adalah penyesuaian bahasa, bukan perbaikan keadaan. Negara lalu sibuk merawat citra, sementara problem konkret berjalan sendiri.
Dari Realitas ke Narasi, Bukan Sebaliknya
Bagi saya, membangun realitas sebaiknya dimulai dari kerja nyata, bukan dari cerita besar. Realitas harus didahulukan, baru kemudian narasi menyusul sebagai penjelasan dan pertanggungjawaban. Narasi berfungsi menerangi kenyataan, bukan menutupinya. Dengan cara ini, politik tidak menjanjikan surga yang belum ada, tetapi memperbaiki bumi yang sedang kita pijak.
Pendekatan ini mungkin terdengar kurang heroik. Ia tidak selalu melahirkan slogan yang menggetarkan, tetapi justru di sanalah kekuatannya. Negara dikelola dengan kesadaran penuh atas keterbatasan, prioritas yang jelas, dan keberanian memilih mana yang paling mendesak untuk diselesaikan.
Mengelola Negara dengan Etika Realisme
Mengelola negara membutuhkan etika realisme : jujur pada data, berani pada fakta, dan rendah hati pada kenyataan. Kebijakan lahir bukan untuk memvalidasi ideologi, melainkan untuk menyelesaikan persoalan rakyat. Ideologi tetap penting, tetapi ia menjadi kompas moral, bukan kacamata kuda.
Dalam kerangka ini, pemimpin tidak dituntut menjadi orator ulung semata, tetapi manejer realitas yang cakap. Ia membaca angka tanpa memanipulasi, mendengar kritik tanpa alergi, dan memperbaiki kesalahan tanpa merasa terancam. Koreksi bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa negara masih hidup dan berpikir.
Membangun realitas dan mengelola negara adalah kerja sunyi yang sering kali tidak romantis. Ia kalah gemerlap dibanding narasi besar tentang kejayaan masa depan. Namun justru dari kerja sunyi itulah kepercayaan publik tumbuh perlahan tapi kokoh.
Jika narasi besar berbicara tentang ke mana bangsa ingin pergi, maka realitas menjawab bagaimana langkah itu benar-benar diambil. Di antara keduanya, saya memilih untuk berdiri di sisi realitas, sebab dari sanalah negara seharusnya dibangun, dan keadilan seharusnya dimulai.
