Mediapribumi.id, Sumenep – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) di Kantor DPC PDI Perjuangan (PDIP) Sumenep, Kamis (15/1/2026), berlangsung tanpa dialog dengan pihak partai.
Kondisi tersebut menuai kekecewaan massa aksi yang menilai partai politik belum sepenuhnya berpihak pada aspirasi rakyat.
Koordinator Lapangan AMS, Abd. Halim, menyebut ketidakhadiran perwakilan PDIP dalam menemui demonstran sebagai bentuk lemahnya komitmen partai dalam menjaga ruang demokrasi. Menurutnya, sikap tersebut bertolak belakang dengan klaim partai yang selama ini mengusung narasi keberpihakan pada rakyat.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka, namun tidak ada satu pun perwakilan partai yang bersedia menemui kami. Ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap Pilkada tidak langsung hanya sebatas wacana, bukan sikap nyata,” ujar Abd. Halim.
Dalam aksinya, AMS menegaskan penolakan terhadap wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung yang dinilai berpotensi melemahkan kedaulatan rakyat. Mahasiswa menilai pemilihan kepala daerah harus tetap dilakukan secara langsung sebagai bentuk partisipasi politik warga negara.
Abd. Halim menambahkan, Pilkada tidak langsung berisiko memindahkan kedaulatan rakyat ke tangan elit partai politik. Ia menilai mekanisme tersebut membuka ruang intervensi besar dari pimpinan partai terhadap anggota legislatif di daerah.
“Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka arah demokrasi akan sangat ditentukan oleh kepentingan elit partai. Rakyat hanya akan menjadi penonton dalam proses politik,” tegasnya.
AMS menilai solusi atas berbagai persoalan Pilkada bukan dengan membatasi hak pilih rakyat, melainkan melalui penguatan pendidikan politik, pengawasan pemilu, dan penegakan hukum yang tegas.
Aksi ditutup dengan pernyataan sikap bahwa mahasiswa akan terus mengawal setiap kebijakan yang dinilai berpotensi mencederai demokrasi.
Bantu kami agar selalu hadir di halaman pencarian Anda. Klik tombol di samping untuk memprioritaskan artikel dari kami!
