Mahasiswa dan DPRD Sumenep Duduk Satu Meja Bahas Wacana Pilkada Tidak Langsung

Mediapribumi.id, Sumenep — Wacana pengambilalihan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD menjadi perhatian serius kalangan mahasiswa dan tokoh masyarakat di Kabupaten Sumenep. Isu tersebut dibahas secara terbuka dalam Forum Diskusi Publik (FDP) yang digelar Rumah Kebangsaan Kabupaten Sumenep di Gedung Ki Hadjar Dewantara, Senin (19/01/2026).

Berbeda dari forum akademik biasa, diskusi ini menghadirkan langsung unsur legislatif daerah sebagai panelis bersama tokoh agama, akademisi, dan pimpinan organisasi mahasiswa. Kehadiran perwakilan fraksi DPRD dari berbagai partai—PPP, Demokrat, PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, PAN, hingga NasDem—menjadi penanda adanya upaya membuka komunikasi antara wakil rakyat dan basis konstituennya.

Koordinator BEM Sumenep, M. Salman Farid, menilai forum tersebut penting sebagai ruang klarifikasi sekaligus kontrol publik terhadap arah kebijakan demokrasi nasional yang berdampak ke daerah.

“Mahasiswa tidak ingin isu Pilkada hanya diputuskan di ruang elite. Forum ini menunjukkan bahwa dialog masih mungkin dilakukan secara sehat dan setara,” ujarnya.

Diskusi juga menghadirkan pandangan kritis dari tokoh-tokoh keagamaan dan akademisi. Ketua PD Muhammadiyah Sumenep, Moh. Zeinudin, menekankan bahwa perubahan sistem politik harus memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap kepercayaan publik.

“Ketika rakyat merasa dijauhkan dari proses memilih pemimpinnya, yang terancam bukan hanya prosedur demokrasi, tetapi legitimasi kekuasaan itu sendiri,” katanya.

Senada, dosen Universitas Wiraraja, Wilda Rasaili, mengingatkan bahwa demokrasi lokal memiliki konteks sosial dan historis yang tidak bisa disederhanakan atas nama efisiensi politik.

“Hasil penelitian, semuanya melakukan transaksi, partai, calon, pendukung bahkan akadmisinya ikut melakukan,” tuturnya.

Kalau diubah ke tidak langsung, transaksi hanya akan terjadi di partai dan calon. Menurutnya, hal ini tidak akan menjamin bahwa akan menimbulkan efisiensi politik.

“Mungkin suara partai akan dihitung dari suara calon. Harganya akan berbeda dari pemilihan tidak langsung, bisa semakin naik,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, organisasi mahasiswa seperti PMII, IMM, dan GMNI secara tegas menyuarakan kekhawatiran atas potensi berkurangnya partisipasi rakyat jika Pilkada dialihkan ke DPRD. Mereka mendorong agar setiap wacana perubahan sistem politik dibuka secara transparan dan melibatkan masyarakat luas.

Diskusi publik ini ditutup dengan seruan bersama agar pemerintah pusat dan DPR RI tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait sistem Pilkada, serta memastikan partisipasi publik menjadi fondasi utama dalam setiap reformulasi demokrasi.

Forum ini sekaligus menjadi penegasan bahwa di tengah menguatnya wacana elite-driven policy, ruang dialog antara rakyat, mahasiswa, dan wakil politik tetap menjadi elemen penting dalam menjaga demokrasi tetap hidup di tingkat lokal.