Bupati Sumenep Kembali Lantik Sejumlah Pejabat Pratama dan Administrator

Mediapribumi.id, Sumenep — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik dan mengambil sumpah sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Administrator di lingkungan pemerintah daerah. Prosesi ini digelar di Paseban Agung Sultan Abdurrahman, Keraton Sumenep, Jumat (17/07/2026).

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo memimpin langsung jalannya pelantikan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi perangkat daerah (OPD) sekaligus mengoptimalkan kinerja aparatur sipil negara sesuai kebutuhan organisasi.

Dalam pelantikan tersebut, Achmad Syahwan Efendi yang semula menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kini dipercaya menduduki jabatan Inspektur Daerah. Posisi yang ia tinggalkan sebelumnya di Inspektorat diisi oleh pejabat lain melalui rangkaian mutasi ini.

Ananta Yuniarto, yang sebelumnya menjabat Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Daerah, kini dilantik sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep. Sebaliknya, Hasan Basri yang sebelumnya mengisi posisi tersebut di Sekretariat DPRD kini dipercaya menjadi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Wijaya Saputra turut mengalami perpindahan jabatan, dari Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menjadi Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Daerah.

Sementara itu, Nouvael memperoleh promosi jabatan dari Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan (Disperkimhub) menjadi Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan di dinas yang sama.

Bupati Fauzi mengungkapkan bahwa proses pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Sumenep belum sepenuhnya rampung. Sejumlah posisi yang masih lowong saat ini tengah menunggu proses administrasi dan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Dalam waktu dekat akan segera terisi. Kita mengajukan rekomendasi ke BKN secara parsial. Setiap rekomendasi turun langsung kita lantik, tidak perlu menunggu semuanya selesai. Kalau ada lagi yang turun, langsung kita lantik lagi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penerbitan rekomendasi tidak bisa dilakukan serentak lantaran setiap jabatan memiliki mekanisme berbeda. Untuk posisi di Inspektorat, misalnya, calon pejabat harus lebih dulu mengikuti uji kompetensi di tingkat provinsi sebelum rekomendasi BKN diterbitkan. Mekanisme serupa juga berlaku bagi perpindahan Kepala Disdukcapil, yang mengharuskan adanya izin dari Kementerian Dalam Negeri sebelum melalui tahap seleksi dan pengajuan ke BKN.

“Saya tetap sesuai dengan aturan, menunggu rekomendasi turun baru kita lantik,” terangnya.

Fauzi menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menunjukkan capaian kerja yang lebih baik dibandingkan pada jabatan sebelumnya.

“Harapannya tentu mereka yang menempati jabatan barunya lebih bagus daripada kinerjanya di jabatan yang lama,” tegasnya.