Mediapribumi.id, Sumenep — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menggelar potong tumpeng bersama anggota Forkopimda setempat, dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2025 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 PWI, Minggu 9 Februari 2025.
Selain potong tumpeng, juga digelar santunan bagi anak yatim hasil bekerja sama dengan BAZNAS dan juga bagi-bagi nasi kotak kepada Abang becak.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo melalui Kepala Diskominfo, Indra Wahyudi menyampaikan apresiasi kepada wartawan yang tergabung dalam PWI Sumenep.
Mereka selama ini mendedikasikan dirinya untuk menyampaikan informasi, pembangunan daerah dan tidak segan-segan untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang kurang berpihak kepada masyarakat.
“Pertama kami sampaikan selamat HPN dan HUT ke-79 PWI. Kami sangat mengapresiasi bagi para wartawan di PWI ini. Kami merasa dibantu dalam menyampaikan pergerakan pembangunan daerah,” katanya.
Ia juga berharap, ke depan para wartawan tetap menjaga profesionalitas dan independensi dalam penyampaian informasi. Berita yang disampaikan wartawan kepada publik itu harus tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku, sehingga apapun informasi yang diterima publik tetap menjadi penyejuk bagi masyarakat.
“Mari bersama-sama jaga kondusifitas dalam rangka terus meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan publik,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua PWI Sumenep, M. Syamsul Arifin mengatakan, resepsi HPN dan HUT ke-79 PWI yang bertepatan dengan tanggal 9 Februari ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan PWI Sumenep setiap tahun.
Selain sebagai refleksi para awak media dalam mengemban tugas penyampaian informasi, juga agar menjadi wartawan yang profesional dan independen dalam menyampaikan informasi kepada publik.
“Hari ini (kemarin, red) kami menggelar resepsi HPN dan HUT ke-79 PWI. Banyak yang dilakukan PWI Sumenep, diantaranya santunan anak yatim, ziarah kubur dan puncaknya resepsi ini,” kata Syamsul Arifin.
Ia menyampaikan, pada prinsipnya tetap mendukung program pemerintah daerah. Namun, jika ada tulisan yang menyoroti kebijakan publik yang tidak berpihak pada rakyat, hal itu bagian dari kecintaan wartawan terhadap daerah.
“Kami tidak akan membiarkan jika ada kebijakan yang kurang berpihak pada rakyat. Selain kami menyampaikan langsung kepada pemangku kebijakan, kami bisa jadi menulisnya. Tapi itu pasti dengan cara menawarkan solusi,” tukasnya.
Respon (1)