Mediapribumi.id, Sumenep — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep memulai tahun anggaran 2026 dengan langkah strategis melalui kegiatan sosialisasi bertajuk “Ngopi Bareng Media”, yang digelar di Aula Kantor Diskominfo, Rabu (10/12/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam penataan ulang sistem belanja publikasi pemerintah daerah agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Polres Sumenep, Kejaksaan Negeri, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah. Selain itu, insan pers dan pelaku industri media lokal juga turut hadir sebagai peserta utama.
Kepala Diskominfo Sumenep, Indra Wahyudi, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkenalkan mekanisme baru belanja iklan media massa melalui sistem e-katalog, yang kini menjadi bagian dari kebijakan pengadaan nasional.
“Belanja publikasi melalui e-katalog menjadi bagian dari kebijakan nasional untuk menata ulang proses pengadaan agar lebih terbuka dan terstandar,” ujarnya.
Indra menegaskan bahwa penggunaan e-katalog akan memberikan kemudahan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memilih layanan media sesuai kebutuhan program, sekaligus meminimalisasi potensi penyimpangan anggaran. Melalui sistem ini, seluruh proses pengadaan menjadi lebih terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Media yang dapat dipilih pun telah melalui proses verifikasi resmi.
“Diskominfo bersama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memastikan akan terus memberikan pendampingan kepada OPD dan media lokal yang ingin menyesuaikan diri dengan sistem baru tersebut. Mekanisme ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan media, sekaligus menghadirkan tata kelola informasi publik yang lebih profesional,” tambahnya.
Sosialisasi Ngopi Bareng Media juga menjadi ruang dialog antara pemerintah dan pelaku media. Berbagai masukan yang muncul akan menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep, khususnya Diskominfo, dalam menyusun langkah strategis pengelolaan belanja publikasi di tahun anggaran 2026.
