Mediapribumi.id, Sumenep — Tanyangan Dirty Vote sebuah film dokumenter dari tiga pakar hukum tata negara mengungkap dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) yang akan digelar 14 Februari 2024.
Film dokumenter Dirty Vote berisi tiga pandangan dari ahli hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, yang mulai tayang di akun YouTube Dirty Vote pada hari ini, Minggu (11/2/2024).
“Ketiganya menerangkan berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi,” demikian keterangan resmi terkait peluncuran san dokumenter tersebut, Minggu (11/2/2024).
Menurut Bivitri, Dirty Vote merupakan sebuah film dan rekaman sejarah betapa rusaknya demokrasi yang sudah terjadi di tanah merah putih Indonesia.
Dirinya menjelaskan, bahwa Dirty Vote bercerita tentang dua hal, pertama, tentang demokrasi yang tidak bisa dimaknai sebatas terlaksananya Pemilu.
“Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilainilai konstitusi,” ujarnya.
Kedua menceritakan soal kekuasaan yang disalahgunakan, karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum indonesia yang demokratis.
Ia menegaskan pentingnya sikap publik dalam merespons praktik kecurangan dalam proses pelaksanaan Pemilu 2024.
Sedangkan pakar hukum lainnya, seperti Feri Amsari mengatakan, bahwa membiarkan kecurangan Pemilu sama saja dengan merusak bangsa Indonesia.
“Rezim yang kami ulas dalam film ini lupa bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Tidak pernah ada kekuasaan yang abadi. Sebaik-baiknya kekuasaan adalah, meski masa berkuasa pendek, tapi bekerja demi rakyat. Seburuk-buruknya kekuasaan adalah yang hanya memikirkan diri dan keluarganya dengan memperpanjang kuasanya,” tuturnya.
Konsep Dirty Vote, merupakan film dokumenter yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono.
Dirty Vote menjadi tontonan di masa tenang pemilu, dan berharap dapat mengedukasi publik.
“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres dan cawapres, tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” terangnya.
Sebagai informasi, bahwa sebanyak 20 lembaga yang terlibat dalam pembuatan film tersebut, salah satunya adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, LBH Pers, YLBHI dan lainnya.
