Kritik bukan tindakan permusuhan. Ia adalah bentuk cinta yang paling jujur dalam demokrasi.
Mediapribumi.id — Ada satu keheningan yang terasa janggal di Pulau Sapeken: sunyinya kritik dan evaluasi terhadap kinerja anggota dewan yang dahulu diperjuangkan dengan energi besar. bahkan, jika jujur diakui, dengan “dosa berjamaah”. Mereka digadang – gadang sebagai wakil harapan, corong aspirasi, dan jembatan kepentingan masyarakat pulau. Namun hari ini, keheningan itu justru menghadirkan pertanyaan yang seharusnya lebih keras daripada desiran ombak di pantai.
Keheningan ini bukan sekadar absennya suara, melainkan berpotensi menjadi pembiaran. Pertanyaannya sederhana namun mendasar, apakah wakil rakyat tersebut benar – benar telah menjalankan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan? Ataukah mereka telah dianggap “cukup” hanya dengan hadir secara simbolik, tanpa capaian substantif yang menyentuh denyut hidup masyarakat Sapeken?
Sapeken bukan wilayah dengan persoalan imajiner. Masyarakat hidup di atas realitas yang keras dan berlapis. Laut, yang menjadi ruang hidup utama, tidak hanya menjanjikan penghidupan, tetapi juga menghadirkan problem keterbatasan akses, ketidakpastian, dan ketidakadilan kebijakan, terutama dalam soal transportasi dan konektivitas. Fakta korban meninggal dalam perjalanan rujukan kesehatan bukan sekadar tragedi individual, melainkan cermin kegagalan sistemik : kesehatan masih bergantung pada jarak, cuaca, dan nasib. Apakah harus ada lagi ibu hamil yang mau melahirkan yang meninggal dalam perjalanan rujukan?.
Di sektor pendidikan, persoalannya lebih sunyi namun berdampak panjang. Keterbatasan fasilitas bukan satu – satunya masalah. Yang lebih mengkhawatirkan adalah tidak jelasnya standar output pendidikan. Anak – anak Sapeken tumbuh dalam sistem yang tidak sepenuhnya menyiapkan mereka mampu bersaing di jenjang pendidikan tinggi. Akibatnya, mimpi melanjutkan studi sering kandas bukan karena kurangnya potensi, tetapi karena lemahnya kualitas dukungan struktural.
Persoalan ekonomi pun tak kalah rapuh. Ketergantungan pada musim memang keniscayaan wilayah kepulauan, namun yang lebih mematikan adalah praktik rentenir yang menghisap perlahan. Ini bukan semata urusan moral individu, melainkan soal absennya keberpihakan kebijakan dan lemahnya responsibility konstitutif dari para pengambil keputusan.
Lebih dari itu, terdapat persoalan yang kian mengkhawatirkan namun kerap disikapi setengah hati, seperti dekadensi moral dan krisis sosial. Peredaran minuman keras, penyalahgunaan narkoba, khususnya sabu – sabu, serta dugaan maraknya praktik prostitusi terselubung bukan lagi isu pinggiran. Ia telah menjadi gejala sosial yang merusak sendi keluarga, menghancurkan generasi muda, dan menggerogoti masa depan peradaban pulau. Ini bukan semata persoalan moral individu, melainkan kegagalan kolektif dalam pengawasan, penegakan hukum, dan kebijakan pencegahan. Persoalan lain yang tak kalah mendesak namun nyaris luput dari perhatian wakil rakyat adalah masalah sampah. Hingga hari ini, Sapeken belum memiliki penanganan sampah yang ditopang oleh regulasi yang jelas, sistematis, dan berkelanjutan.
Ironisnya, di tengah kompleksitas persoalan tersebut, fungsi pengawasan anggota dewan terhadap kinerja pemerintahan desa nyaris tak terdengar. Padahal desa adalah garda terdepan pelayanan publik. Lemahnya kontrol membuka ruang bagi tata kelola yang tidak transparan, program yang tidak tepat sasaran, serta penggunaan anggaran desa yang minim evaluasi. Ketika wakil rakyat absen dalam menjalankan fungsi pengawasan, desa dibiarkan berjalan tanpa koreksi, sementara masyarakat menanggung akibatnya. Pertanyaannya kemudian, di mana sikap tegas anggota dewan dalam memastikan pemerintahan desa bekerja sesuai prinsip akuntabilitas dan keberpihakan pada warga? Apakah pengawasan hanya berhenti pada laporan administratif, tanpa keberanian turun langsung dan menyentuh realitas lapangan?
Ayolah kawan – kawan, semua ini bukan cerita baru. Masyarakat sudah lama mengeluh, beradaptasi dengan ketidak nyamanan ini, bahkan bertahan. Lalu mengapa suara kritik seolah lenyap?. Di sinilah tanda tanya besar itu mengemuka, ke mana peran mahasiswa, LSM, dan tokoh masyarakat Sapeken? Kelompok yang memiliki akses pada pengetahuan, jaringan, dan ruang artikulasi publik seharusnya menjadi penyangga kesadaran kritis. Mereka bukan sekadar penonton yang memotret dari jauh, apalagi penikmat kedekatan kekuasaan, tetapi semestinya hadir sebagai subjek yang berani mengajukan pertanyaan, menguji janji, dan menagih tanggung jawab.
Kritik bukan tindakan permusuhan. Ia adalah bentuk cinta yang paling jujur dalam demokrasi. Wakil rakyat tidak boleh dibiarkan bekerja tanpa pengawasan, sebab di sanalah kekuasaan mulai kehilangan arah. Jika keheningan ini terus dipelihara, maka yang sedang kita rawat bukan stabilitas, melainkan kegagalan yang diwariskan. Sapeken tidak kekurangan masalah. Yang mulai langka justru keberanian untuk bersuara.
Catatan Usman Adhim Hasan, S.H.I.
• Pemerhati Pendidikan & HKI
• Guru di SMP Almaahira IIBS Malang.
