Oleh: Sultan Bahairuddin, Mahasiswa Uniba Madura
Sejatinya infrastruktur jalan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat khususnya kepulauan. Sementara pemerintah desa seakan menutup mata dengan hal tersebut.
Mulai sejak awal pemekaran desa saur saebus tidak pernah nampak sedikitpun kepedulian untuk melakukan pembangunan infrastruktur menjadi lebih baik bahkan yang terbaru sangat bobrok seperti tidak paham sistem pemerintahan tapi memaksa menjadi pemimpin . tidak sesuai dengan janji manisnya saat awal pasca pencalonan, setelah jadi hilang tanpaa kabar orangnya ada cuma serasa tidak ada.
Padahal sudah dijanjikan bupati sumenep bawa akan dilakukan pemerataan pembangunan di kecamatan sapeken pada kunjungan kerja tahun 2022 lalu.
terlihat aneh tapi itulah nyatanya, kita hanya dijadikan alat pemuas hasrat untuk kekuasaan belaka. program kerja sepertinya ada tapi implementasinya tidak ada, masalahnya dimana paduka?
Entah kebutuhan masyarakat yang tidak diperjuangkan, atau memang kita dianak tirikan dalam sistem pemerintahan. Entahlah.! meskipun ada pembangunan di desa kami tapi itu bukan dari pemerintah desa bahkan kadang mendapatkan masalah yang justru dari pemerintah desa aneh bukan?
Dinamika sosial tidak pernah terselesaikan seolah sudah jadi budaya pemerintahan. apakah kita harus teriak-teriak turun jalan baru bisa ada perubahan.? Demokrasi Dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. rakyat yang mana?
kita juga mau merasakan mulusnya jalan aspal paduka. supaya tidak harus kekota besar baru merasakan enaknya berkendara di jalan aspal. hal ini harus menjadi kesadaran dan PR besar bagi pemerintah desa. aku rindu jalan aspal.
Bukan tentang akan indah pada waktunya tetapi harus sadar, beri solusi kemudian kerjakan baru akan indah hasilnya, indah jalannya.
disisi lain ini merupakan sebagian kecil dari setumpuk persoalan-persoalana desa yg belum terselesaikan oleh pemerintah desa, munkin sudah dianggap biasa karena memang budaya gagal sudah mengakar dikepala mereka.
selanjutnya ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa yang akan mencalonkan diri sebangai pemimpin desa, bukan hanya bermodal Pajajangat (sok-sokan bisa) dan uang belaka, tapi perlu SDM yang paham dibidangnya serta kesadaran untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.
