Mediapribumi.id, Jakarta — Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), AA. Ahmad Nawardi, memberikan apresiasi terhadap langkah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang hadir langsung dalam Sidang Paripurna untuk menyampaikan Pengantar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027, Rabu (20/05/2026).
Menurut Nawardi, kehadiran langsung kepala negara dalam agenda tersebut menjadi tradisi baru yang positif dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Ia menilai langkah itu mencerminkan komitmen politik pemerintah dalam menjaga transparansi dan memberikan kepastian arah kebijakan ekonomi nasional di tengah situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian.
“Langkah Presiden Prabowo Subianto ini merupakan tradisi baru ketatanegaraan yang sangat monumental. Di tengah ketidakpastian geopolitik global, masyarakat membutuhkan kepastian arah ekonomi, dan Presiden hadir langsung menyampaikan hal itu di parlemen,” katanya.
Pimpinan Komite IV DPD RI yang membidangi APBN tersebut menilai, penyampaian langsung KEM-PPKF oleh Presiden menunjukkan kendali penuh pemerintah terhadap arah pembangunan dan kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi. Selama ini, agenda tersebut umumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan.
Ia juga menegaskan bahwa APBN tidak semata-mata dipandang sebagai dokumen keuangan negara, tetapi menjadi instrumen strategis untuk melindungi kepentingan rakyat dan memperkuat fondasi pembangunan nasional.
Dalam KEM-PPKF RAPBN 2027, pemerintah menetapkan arah kebijakan fiskal dengan konsep “Kolaboratif, Terarah, dan Terukur”. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.
Nawardi menilai target tersebut cukup optimistis sekaligus realistis untuk memperkuat daya tahan ekonomi domestik. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan DPD RI agar APBN 2027 benar-benar mampu menghadirkan keadilan fiskal bagi seluruh daerah di Indonesia.
“DPD RI melihat ada momentum besar untuk memperkuat fondasi keadilan fiskal yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan. Sinergi antara Pemerintah, DPR, dan DPD menjadi kunci agar APBN 2027 mampu membawa Indonesia menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur,” tutupnya.
