Mediapribumi.id — Ketahanan energi adalah salah satu pilar yang menentukan masa depan Indonesia. Kita punya cadangan migas, potensi energi terbarukan, dan sumber daya alam yang bisa menopang kebutuhan energi nasional. Harapannya sederhana, namun ambisius: semua berjalan mulus, pasokan energi stabil, harga terjangkau, dan pemerataan hingga pelosok negeri.
Dalam bayangan ideal, kilang beroperasi tanpa henti, listrik menyala tanpa gangguan, industri bergerak, dan ekonomi berputar dengan tenaga penuh. Sayangnya, realitas di lapangan sering kali tidak seindah skenario di atas.
Satu titik krusial yang kerap memunculkan riak adalah tahapan eksplorasi migas di daerah. Tidak semua warga mudah menerima proses ini. Ada kekhawatiran soal lingkungan, ada trauma terhadap janji yang tak ditepati, dan ada pula ketidakpercayaan terhadap “manfaat” yang katanya akan mengalir ke masyarakat.
Di beberapa kasus, pendekatan yang terlalu birokratis mengandalkan dokumen perizinan tanpa membangun komunikasi yang tulus, malah menimbulkan jarak antara industri dan warga.
Jika kita ingin benar-benar bicara ketahanan energi, kita tak bisa hanya mengandalkan regulasi. Hukum boleh tegas, tetapi hati masyarakat juga harus disentuh. Solusi yang perlu diambil adalah strategi humanis dan jangka panjang: membuka ruang dialog sejak awal, memaparkan risiko dan manfaat secara jujur, melibatkan warga sebagai mitra, serta memberikan manfaat langsung yang terasa.
Bukan sekadar bantuan simbolis, tapi program pemberdayaan yang bertahan lama. Strategi ini memang tidak instan, tapi justru di situlah kuncinya: membangun fondasi sosial yang kokoh untuk menopang ketahanan energi.
Karena ketahanan energi sejatinya bukan hanya urusan kilang, sumur bor, atau jaringan listrik. Ia adalah soal kepercayaan, soal keberpihakan, dan soal kemampuan kita membangun masa depan yang tidak hanya bertenaga, tapi juga berkeadilan.
