Mediapribumi.id, Sumenep — Fakta Foundation mengingatkan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk segera memperkuat kemandirian fiskal menyusul penurunan pendapatan daerah sebesar 6,02 persen pada APBD Perubahan 2025.
Dalam dokumen KUA-PPAS Perubahan yang disampaikan Pemkab kepada DPRD, tercatat dana transfer pusat menyusut sekitar Rp 153 miliar, menjadi sorotan utama lembaga pemantau kebijakan publik tersebut.
Presiden Fakta Foundation, Noris Sabit, menegaskan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk membenahi dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ketika ruang fiskal dari pusat semakin sempit, maka daerah tak bisa lagi bergantung secara absolut. Sumenep perlu serius menggali potensi lokal—mulai sektor pariwisata, pajak dan retribusi daerah, hingga optimalisasi aset milik daerah,” ujarnya. Sabtu (12/07/2025).
Stagnasi PAD dan Potensi Terbengkalai
Data menunjukkan realisasi PAD Sumenep selama beberapa tahun terakhir masih stagnan, dengan kontribusi di bawah 15 persen terhadap total penerimaan daerah.
Padahal, lanjut Noris, banyak sektor belum terkelola optimal: pengembangan destinasi wisata, pengelolaan parkir, pemanfaatan pasar rakyat, hingga layanan berbasis digital.
“Penurunan transfer dana pusat harus jadi alarm untuk memperbaiki tata kelola pendapatan daerah. Kami mendorong pembentukan forum terbuka antara eksekutif, legislatif, pelaku usaha, dan masyarakat sipil untuk merumuskan strategi peningkatan PAD yang berkelanjutan,” tegasnya.
Keadilan Anggaran Tetap Jadi Prioritas
Di tengah kebutuhan rasionalisasi anggaran, Noris mengingatkan agar penyesuaian APBD tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan anggaran.
“Belanja yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat—pendidikan, kesehatan, dan layanan publik—harus terus diprioritaskan, meski ada upaya efisiensi,” ujarnya.
Fakta Foundation juga memberikan apresiasi atas desakan DPRD Sumenep untuk percepatan pembahasan APBD Perubahan 2025, namun menekankan agar proses tersebut tetap transparan dan partisipatif.
“Setiap rupiah dalam APBD harus digunakan efektif, adil, dan menyentuh kebutuhan warga. Efisiensi jangan jadi jargon semata, tapi benar-benar memperkuat layanan publik,” pungkas Noris.
Dengan situasi fiskal yang menantang, Fakta Foundation berharap Sumenep dapat menjadikan kondisi ini sebagai peluang untuk membangun fondasi ekonomi daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
