Mediapribumi.id, Sumenep — Nelayan di Pulau Masalembu kembali menyuarakan kegelisahan mereka terhadap maraknya kapal-kapal penangkap ikan dari luar daerah yang diduga menggunakan alat tangkap merusak seperti cantrang.
Aktivitas kapal-kapal tersebut tidak hanya mengganggu hasil tangkapan nelayan lokal, tapi juga mengancam kelestarian ekosistem laut di sekitar perairan Masalembu.
Rendy Ansah, Ketua Kelompok Nelayan Masalembu (KNM), menuturkan bahwa dirinya menyaksikan langsung keberadaan kapal yang diduga menggunakan cantrang saat memancing pada Jumat, (16/05/2025) sekitar pukul 15.00 WIB.
“Saya melihat satu kapal cantrang sedang beroperasi sekitar 19 mil selatan Pulau Masalembu, tepat di dekat rumpon milik nelayan lokal. Ini jelas ancaman serius bagi kehidupan kami yang bergantung pada laut,” ujar Rendy. Senin (19/05/2025).
Hal senada disampaikan oleh Haerul Umam, Sekretaris KNM, yang mencatat ada setidaknya 9 kapal cantrang yang beroperasi di wilayah tangkap nelayan Masalembu selama periode Februari hingga Mei 2025.
“Itu baru yang dilaporkan. Saya selalu teruskan informasi itu ke Kasatpolairud Kalianget, Polairud Polda Jatim, dan Ditjen PSDKP. Tapi faktanya, kapal-kapal itu tetap beroperasi seolah-olah tak tersentuh hukum,” ungkapnya.
Mereka juga menyoroti lemahnya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil.
“Perda itu ibarat jauh panggang dari api. Pemerintah daerah terkesan tidak serius melindungi kami nelayan kecil di Masalembu,” tegas Haerul.
Kelompok Nelayan Masalembu pun mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap penggunaan alat tangkap merusak seperti cantrang, potas, dan bom ikan.
Mereka berharap, tindakan cepat dan nyata segera diambil demi menjaga kelangsungan hidup masyarakat nelayan dan ekosistem laut Masalembu.
“Kami butuh perlindungan nyata, bukan janji dan aturan di atas kertas,” pungkasnnya.
