Mediapribumi.id, Sumenep — Kondisi Rumah Pelindungan Sosial (RPS) milik Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kian memprihatinkan. Fasilitas yang seharusnya menjadi tempat perlindungan sementara bagi warga yang terdampak masalah sosial kini justru terbengkalai akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, menanggapi serius kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat darurat bersama Dinas Sosial guna mengevaluasi dampak pemangkasan anggaran yang dinilai mulai mengganggu pelayanan publik.
“Kami akan jadwalkan rapat dan menelusuri pos-pos mana saja yang terkena efisiensi,” ujar Mulyadi, Jumat (18/04/2025).
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Sumenep, Kusmawati, membenarkan bahwa dalam tahun anggaran berjalan, tak ada alokasi dana untuk perbaikan fasilitas RPS. Ia menyebut hal tersebut merupakan imbas dari kebijakan refocusing anggaran yang diberlakukan pemerintah daerah.
“Refocusing, Pak. Jadi memang tidak ada anggaran renovasi. Tapi yang penting tempatnya tetap bersih,” kata Kusmawati.
Meski begitu, Kusmawati memastikan bahwa pihaknya telah melakukan pembersihan menyeluruh terhadap lokasi RPS yang sebelumnya sempat terlihat kumuh. Menurutnya, kondisi tersebut disebabkan oleh sisa material dari proyek rehabilitasi aula.
“Sekarang sudah bersih, hanya tersisa potongan kayu kecil dari proyek rehab aula,” ujarnya.
Ia menambahkan, efisiensi anggaran yang mencapai hampir 60 persen turut berdampak pada berbagai program sosial, termasuk pemeliharaan sarana dan prasarana RPS. Padahal, keberadaan RPS cukup vital sebagai tempat persinggahan sementara bagi pengamen jalanan maupun gelandangan yang terjaring razia.
“Biasanya maksimal tiga hari mereka ditampung, lalu kami bantu kembalikan ke keluarganya,” pungkasnya.
Dengan kondisi ini, DPRD Sumenep mendesak evaluasi serius agar fungsi sosial dari RPS tidak hilang di tengah tekanan efisiensi anggaran.
