Mediapribumi.id, Sumenep — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong desa-desa, khususnya di wilayah Kepulauan Kangean, agar serius dalam menjalankan program ketahanan pangan.
Hal itu ia tegaskan, saat melaksanakan pendampingan pengelolaan program ketahanan pangan dan koperasi desa di Kepulauan kangean, mendampingi Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim.
Ia menilai, melalui penegasan ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep, dalam mewujudkan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan Dana Desa (DD) secara tepat sasaran.
Diketahui juga, bahwa DPM Sumenep, dan Koordinator Kabupaten (Koorkab) Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Sumenep, Moh. Ilyas, Pendamping Desa, telah melaksanakan pendampingan teknis tentang ketahanan pangan kepada seluruh Kades yang ada di Kecamatan Sapeken, Kangayan, dan Arjasa.
Dalam arahannya, Anwar Syahroni mengingatkan bahwa 20 persen dari total Dana Desa adalah alokasi wajib untuk program ketahanan pangan, tidak boleh diganggu.
“Tidak ada lagi alasan untuk melewatkan program ini, karena 20 persen DD murni untuk ketahanan pangan. Tidak boleh dialihkan, apalagi dianggap remeh,” tegasnya di hadapan para kepala desa. Jum’at (18/4/2025).
Lebih lanjut, Anwar menjelaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya sebatas program, tetapi merupakan instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi desa.
Karena itu, pelaksanaannya harus melibatkan semua unsur masyarakat, mulai dari Pemerintah Desa, BUMDes, hingga kelompok tani dan UMKM lokal.
Dalam mendukung program ketahanan pangan, Pemkab Sumenep juga berkomitmen memperkuat kelembagaan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Merah Putih.
Koperasi ini diharapkan menjadi simpul ekonomi yang mengintegrasikan hasil-hasil pertanian, peternakan, hingga perikanan desa ke dalam satu ekosistem bisnis yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan.
“Pembentukan Koperasi Merah Putih adalah langkah lanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Ini bukan hanya koperasi biasa, tetapi wadah kemandirian ekonomi yang akan mengangkat potensi lokal menjadi kekuatan nasional,” tutur Anwar.
Disamping ketahan pangan dan koperasi desa (Kopdes) merah putih, pihaknya meminta dukungan Kades, perihal indeks desa yang menghimpun indikator pembangunan desa yang universal.
Anwar menilai, hal tersebut berkaitan dengan sertifikasi tanah wakaf, dalam perjalanan program ini, ia meminta Kades untuk membantu menfasilitasi kebutuhan dokumen.
“Soal sertifikasi tanah wakaf ini juga ada kaitannya dengan indeks desa, maka saya minta Kades untuk membantu jika ada permohonan pengajuan tentang sertifikasi tanah wakap, supaya dilengkapi, dan asal usul tanah yang diajukan,” terangnya.
Meski sertifikasi tahan wakap, adalah kerjasama Kemenag dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), “Kita punya kewajiban untuk membantu dan mensukseskan,” tukasnya.
