Mediapribumi.id, Sumenep — Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Sumenep menggelar rapat kerja di Ruang Bamus, Rabu (17/06/2026), untuk menyusun peta jalan kerja dewan dalam beberapa bulan ke depan. Forum itu menghasilkan kesepakatan atas tiga agenda prioritas yang akan menjadi acuan seluruh anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Ketiga agenda yang disepakati mencakup pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan Serap Aspirasi melalui Reses III, serta pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Pimpinan Bamus memastikan jadwal pelaksanaan masing-masing kegiatan ditata sedemikian rupa agar tidak saling berbenturan.
Dari tiga agenda tersebut, pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 menjadi yang paling dinantikan.
Wakil Ketua DPRD Sumenep, H. Dul Siam, menegaskan bahwa proses pembahasan baru bisa berjalan setelah hasil audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diterima.
“Khusus untuk Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 ini, kita memang menunggu hasil dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Dul Siam.
Kabar yang menyambut proses itu pun cukup menggembirakan. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK—capaian yang kini telah diraih sembilan kali berturut-turut dan memperkuat landasan bagi pembahasan raperda tersebut di tingkat dewan.
