Mediapribumi.id, Sumenep — Fenomena banjir di kawasan khususnya di perkotaan Sumenep membutuhkan penanganan serius, karena bukan sekadar bencana alam, melainkan urban hazard atau ancaman perkotaan yang kompleks. Hal itu menurut hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Sumenep bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
Kepala BRIDA Sumenep, Benny Irawan Memaparkan, hasil penelitian ini, beberapa faktor yang ditemukan diantaranya, pertumbuhan kota yang cepat dan kawasan terbangun yang meluas, sistem drainase yang tidak memadai, perubahan tata guna lahan di DAS Sarokah, dan area resapan air yang semakin berkurang.
Kawasan yang sering terdampak genangan air meliputi Perumahan Bumi Sumekar Asri, Perumahan Satelit, dan sekitarnya (Jalan Urip Sumoharjo, Agus Salim, Dr. Wahidin, Trunojoyo, Dr. Cipto, dan Setiabudi). Desa Patean, Kecamatan Batuan, Desa Nambakor, Desa Muangan, Kecamatan Saronggi. Desa Sendir, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Bluto, Kecamatan Kalianget.
“Penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk merumuskan strategi penanganan yang terpadu dengan mengintegrasikan aspek hidrologi, geospasial, dan sosial, sehingga dapat mendukung Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyusun solusi yang lebih adaptif serta berkelanjutan ke depan,” paparnya. Rabu (10/12/2025).
Berikut rekomendasi mitigasi di Kawasan Perkotaan:
Upaya Mitigasi Struktural
1. Normalisasi dan Pelebaran Saluran Air
Kegiatan normalisasi dilakukan melalui pengangkatan sedimen serta pelebaran saluran pada koridor Jalan Trunojoyo–Dr. Cipto. Salah satu contohnya adalah proyek peningkatan drainase lingkungan di Jalan Dr. Cipto (Kelurahan Kolor) dengan nilai anggaran Rp1.374.180.000 pada Tahun Anggaran 2024.
2. Gerakan Pembersihan Drainase
Masyarakat BSA dan Satelit secara berkala melaksanakan aksi pembersihan drainase setiap tiga bulan. Kegiatan ini difokuskan pada gorong-gorong dan saluran lingkungan skala mikro, dengan melibatkan Kelurahan Bangselok dan Pajagalan sebagai mitra kolaborasi.
3. Pembangunan Sumur Resapan dan Biopori Bersama
Inisiatif warga dan karang taruna di kawasan perumahan BSA dan Satelit diwujudkan melalui pembuatan sumur resapan dan biopori komunal. Spesifikasi yang direkomendasikan adalah satu sumur di setiap blok, berdiameter sekitar satu meter dan kedalaman kurang lebih dua meter. Program ini difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai percontohan di wilayah permukiman padat.
4. Peningkatan Infrastruktur Mikro Perumahan
Upaya ini mencakup pembangunan tanggul skala kecil setinggi 20–30 cm serta cross-drain untuk mengarahkan limpasan air menuju saluran utama. Selain itu, diterapkan program perawatan rutin tingkat RT berupa pemeriksaan dan pembersihan sedimen, sampah, serta dedaunan setiap bulan sebagai langkah pencegahan agar saluran mikro tetap optimal saat curah hujan tinggi.
Upaya Mitigasi Non-Struktural.
1. Pembentukan Forum Komunitas Warga Siaga Banjir (FKSB)
Forum ini melibatkan perwakilan warga BSA, Satelit, dan kawasan koridor Trunojoyo, serta berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan BPBD. Perannya meliputi pemantauan titik genangan, penyebaran informasi peringatan dini, serta koordinasi evakuasi.
2. Edukasi Lingkungan dan Sosialisasi Kesiapsiagaan
BPBD bersama kelurahan menggandeng sekolah-sekolah, seperti SDN Bangselok dan SMPN 1 Sumenep, untuk memberikan pendidikan kebencanaan perkotaan kepada siswa. Selain itu, warga mendapatkan pelatihan dasar penanggulangan bencana, misalnya langkah-langkah pengamanan inlet drainase saat hujan ekstrem dan perlindungan aset rumah tangga.
3. Aksi Pembersihan Sungai dan Saluran
Program “Sumenep Bersih Drainase” yang berjalan sejak 2022 melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, dan masyarakat. Kegiatan difokuskan pada pembersihan Sungai Kalimati serta saluran Urip Sumoharjo–Agus Salim yang kerap menjadi lokasi genangan.
4. Sistem Peringatan Dini Berbasis Komunitas (CEWS)
Sistem ini didukung oleh BPBD dan BMKG Kalianget melalui penyampaian informasi prakiraan cuaca ke dalam grup WhatsApp “Siaga Banjir Kota Sumenep.” Informasi kemudian diteruskan oleh RT/RW melalui pengeras suara masjid, sehingga warga dapat segera melakukan langkah antisipatif seperti mematikan aliran listrik, mengamankan barang berharga, dan mengevakuasi kendaraan.
“Penelitian ini cukup komprehensif, termasuk rekomendasi-rekomendasi kebijakannya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Benny menerangkan kesimpulan dari penelitian itu, Studi banjir di Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa kerentanan banjir dipicu oleh interaksi antara faktor hidrologi, kondisi drainase, dan perubahan tata guna lahan.
DAS Sarokah beserta DAS Marengan dan Patrean memiliki tanah berinfiltrasi rendah dengan dominasi sawah tadah hujan dan permukiman, sehingga meningkatkan limpasan saat hujan lebat yang diperparah oleh pengaruh monsun Asia.
Sistem drainase eksisting, khususnya di Kecamatan Kota Sumenep, belum mampu menampung peningkatan debit akibat urbanisasi dan sedimentasi. Survei lapangan mengidentifikasi 15 titik genangan utama, seperti Jalan Raya Sumenep, Perumahan Asabri, dan hilir Sungai Marengan, dengan ketinggian 30–45 cm selama beberapa jam. Kondisi ini diperburuk oleh alih fungsi saluran tanpa penyesuaian teknis, jebolnya tanggul Sungai Anjuk, serta fenomena backwater di hilir sungai yang menandakan lemahnya sistem pengendalian banjir.
