Mediapribumi.id, Sumenep — Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Sumenep tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebut sebagai dampak dari kebijakan pemerintah pusat.
Kepala Bagian Perekonomian, Energi dan Sumber Daya Alam (SDA) Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, mengungkapkan bahwa pada 2025 pagu DBHCHT untuk Sumenep mencapai Rp 62 miliar. Namun, pada 2026 jumlahnya merosot menjadi sekitar Rp 33,1 miliar.
“Penurunannya kurang lebih 50 persen,” ujarnya, Jumat (05/12/2025).
Dadang menegaskan, pemotongan pagu anggaran tersebut murni berasal dari kebijakan pemerintah pusat dan tidak berkaitan dengan serapan anggaran maupun realisasi program DBHCHT pada tahun ini.
“Ini kebijakan pusat, tidak ada kaitannya dengan itu,” tambahnya.
Menurutnya, penyesuaian anggaran ini tidak hanya terjadi di Sumenep, tetapi juga dialami seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
“Penurunan pagu ini bersifat nasional dan tidak hanya terjadi di Sumenep,” terangnya.
Saat ini, Bagian Perekonomian dan SDA Sumenep masih menunggu asistensi resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memastikan tata kelola DBHCHT tahun 2026 sesuai ketentuan. Asistensi itu diperlukan untuk menentukan langkah teknis pengelolaan anggaran di tahun mendatang, termasuk mekanisme alokasinya.
Dadang memperkirakan tidak akan ada perubahan signifikan dalam peruntukan DBHCHT tahun depan.
“Mungkin sama. Yakni di bidang kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan kesehatan. Itu mungkin tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
