Mediapribumi.id, Sumenep — Puluhan mahasiswa asal Kepulauan Kangean yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Kangean Sumenep (IMKS) dan Forum Mahasiswa Kangayan (FORMAKA) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Jumat (15/08/2025).
Aksi itu dilaksanakan setelah agenda pidato kenegaraan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang disaksikan jajaran pejabat eksekutif maupun legislatif, termasuk Bupati, Wakil Bupati, serta pimpinan DPRD Sumenep.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti timpangnya pembangunan infrastruktur jalan di wilayah kepulauan dibandingkan dengan daratan.
Koordinator lapangan, Abdurrahman Saleh, menilai Pemkab Sumenep tidak serius melakukan pemerataan pembangunan berkelanjutan di Kangean.
“Ironisnya, bukannya menunjukkan empati dan keberpihakan pada masyarakat kepulauan, pemerintah justru sibuk mengalokasikan anggaran untuk proyek-proyek yang tidak prioritas seperti pembangunan gedung DPRD baru dan tugu keris,” tegasnya.
Ketua IMKS, Ahmad Khairuddin, menambahkan bahwa jalan bukan hanya soal kenyamanan, melainkan urat nadi perekonomian, akses pendidikan, kesehatan, serta kehidupan sosial budaya masyarakat Kangean.
Hal senada disampaikan Ketua FORMAKA, Rifqy Qolib Mustafa, yang menyebut ketimpangan pembangunan di kepulauan sebagai bentuk pelanggaran prinsip keadilan.
“Fakta di lapangan sudah jelas. Banyak jalan di Kangean lebih mirip sawah daripada jalan,” ujarnya sambil menunjukkan foto kondisi infrastruktur di pulau tersebut.
Dalam aksi gabungan itu, mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. Mendesak Pemkab Sumenep segera merealisasikan pembangunan jalan di Kangean yang telah dianggarkan dalam APBD 2025.
2. Meminta Komisi III DPRD Sumenep menekan Dinas PUTR agar memprioritaskan pembangunan jalan di Kangean sesuai SK Bupati Nomor 188/2013/KEP 435.103/2024.
3. Menuntut DPRD dan Bupati Sumenep memprioritaskan anggaran pembangunan jalan di Kangean pada APBD 2026.
Aksi yang semula berlangsung tertib sempat memanas setelah mahasiswa berusaha masuk melalui pintu utara gedung DPRD. Polisi yang berjaga langsung mendorong massa keluar, sehingga terjadi aksi saling dorong.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri, menemui massa dan menyampaikan apresiasi terhadap aspirasi mahasiswa kepulauan.
“Soal infrastruktur di kepulauan memang sudah lama kami perjuangkan, termasuk upaya mengembalikan Dana Alokasi Khusus dari pusat. Tahun ini ada tiga titik di kepulauan yang sudah dianggarkan melalui APBD 2025. Insyaallah semangat kami tetap satu, tidak ada disparitas antara darat dan kepulauan,” jelasnya.
Terkait sejumlah ruas jalan yang belum tersentuh, seperti poros Desa Batuputih–Tembayangan–Cangkramaan, Muhri berjanji akan menyuarakannya dalam pembahasan KUA-PPAS 2026 agar segera dianggarkan.
