Mediapribumi.id, Sumenep — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menegaskan komitmennya mendampingi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pembinaan, fasilitasi, hingga bantuan permodalan. Pemkab juga meminta agar hasil sarasehan yang digelar PWI Sumenep disusun menjadi dokumen rekomendasi tertulis.
Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep, Moh. Ramli, dalam sarasehan UMKM di Aula Jaga Temba, Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura, Selasa (20/10/2026). Ia hadir mewakili pemerintah daerah.
Ramli menyebut dua persoalan klasik yang masih membayangi UMKM, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan modal. Menurutnya, pemerintah daerah merespons kondisi itu dengan sosialisasi, pembinaan, dan berbagai bentuk pendampingan.
“Pemkab Sumenep terus hadir melalui peningkatan SDM, sosialisasi, dan pembinaan,” kata Ramli.
Di bidang pendampingan, Pemkab menyediakan UMKM Halal Hub di kawasan Tajamara. Fasilitas itu, jelas Ramli, dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk berkonsultasi, mendapat fasilitasi sesuai kebutuhan, bahkan berpraktik. Ia mempersilakan siapa pun yang membutuhkan pendampingan untuk datang.
Untuk permodalan, pemerintah daerah memiliki skema bantuan berupa hibah uang maupun barang. Namun, besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, Ramli menekankan perlunya koordinasi dan pemetaan kebutuhan agar bantuan tepat sasaran.
Selain permodalan, Pemkab mendorong pelaku UMKM melengkapi legalitas usaha. Menurut Ramli, legalitas memberi kepastian dalam menjalankan bisnis dan memudahkan pelaku usaha mengakses berbagai program fasilitasi pemerintah.
Ia juga mengingatkan bahwa pengembangan UMKM tidak boleh berhenti pada urusan produksi. Pelaku usaha perlu menjalin kemitraan, memperluas distribusi, dan mengoptimalkan pemasaran, termasuk lewat teknologi digital. Produsen kerupuk, petis, dan batik, misalnya, perlu terhubung dengan pelaku usaha di bidang perdagangan agar produknya menjangkau pasar lebih luas.
Ramli menilai UMKM Sumenep memiliki daya tahan yang patut diperhitungkan. Saat pandemi Covid-19, sektor ini tetap terdampak, tetapi tidak separah usaha di level yang lebih besar. Menurutnya, UMKM punya peran penting karena aktivitasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menjaga perputaran ekonomi lokal.
Terkait sarasehan, Ramli mengapresiasi PWI Sumenep sebagai penggagas. Ia berharap forum ini menghasilkan masukan konkret yang dapat ditindaklanjuti dan meminta semua gagasan dirangkum dalam rekomendasi tertulis.
“Kami minta ada dokumen tertulisnya dalam bentuk rekomendasi. Itu menjadi referensi bagi pemerintah daerah,” tegasnya.
Menurut Ramli, dokumen tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan agar lebih sesuai dengan persoalan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan.
“Kami berharap kolaborasi pemerintah, pers, dunia usaha, akademisi, dan unsur masyarakat dapat memperkuat ekosistem UMKM di Sumenep,” tuturnya.
Bantu kami agar selalu hadir di halaman pencarian Anda. Klik tombol di samping untuk memprioritaskan artikel dari kami!
