Mediapribumi.id, Sumenep — Dewan Perwailan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi tersebut disiapkan sebagai langkah memperkuat sistem pengelolaan aset pemerintah agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, M. Mirza Khomaini Hamid, menjelaskan bahwa rancangan aturan tersebut merupakan usulan dari pihak eksekutif. Menurutnya, regulasi baru diperlukan untuk menyempurnakan tata kelola aset daerah yang selama ini dinilai masih membutuhkan penataan lebih optimal.
Ia menegaskan, pansus akan membahas setiap ketentuan dalam raperda secara detail agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda saat diterapkan nantinya.
“Proses pembahasan berjalan cukup dinamis karena banyak poin yang perlu dicermati bersama antara legislatif dan pemerintah daerah,” katanya, Senin (04/05/2026).
Beberapa aspek yang menjadi perhatian utama dalam pembahasan meliputi administrasi aset daerah, mekanisme pemanfaatan barang milik daerah, hingga sistem pengawasan dalam pengelolaannya.
Menurut dia, pengaturan yang jelas diperlukan agar seluruh aset pemerintah daerah dapat dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
DPRD menargetkan pembahasan raperda tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal pada tahun ini. Untuk mempercepat prosesnya, koordinasi antara pansus DPRD dan pihak eksekutif terus dilakukan secara intensif.
“Kami berharap regulasi tersebut nantinya mampu memberikan dampak positif terhadap tata kelola kekayaan daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan aset milik Pemerintah Kabupaten Sumenep,” harapnya.
