Mediapribumi.id, Sumenep — Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS), Molyadi ungkap capaian pendidikan di tahun 2023, mendapat rapor pendidikan merah.
Molyadi menjelaskan, rapor merah mengindikasikan, masih buruknya dunia pendidikan di Sumenep yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti angka putus sekolah atau yang tidak berpendidikan mencapai 8.000 orang.
Sebab lain disampaikan Molyadi, rapor merah pendidikan bisa juga karena tidak adanya Big Data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, sehingga data yang ada, terkesan amburadul, baik dari tenaga pendidik, siswa hingga fasilitas pendidikan di Sekolah.
“Kemungkinan ada data ganda di sistem yang ada di Dinas Pendidikan dengan Kemenag (Kementerian Agama, Red),” kata Molyadi, dikutip mediapribumi.id, dari podcast di PWI Talk, Rabu (10/07/2024).
Dengan begitu, dirinya meminta dengan tegas kepada Disdik Sumenep, untuk segera melakukan pendataan, agar big data pendidikan bisa terealisasikan dan dapat menjadi salah satu acuan, dalam menentukan langkah perbaikan selanjutnya.
“Keberadaan big data sangat krusial, sebab dari data itu, gambaran kasar dunia pendidikan bisa terlihat. Mulai dari jumlah tenaga pendidik, hingga kondisi sarana prasarana di sekolah,” ujarnya.
Bahkan, sambung Molyadi, jika memang diperlukan, Disdik beserta jajarannya bisa melakukan studi banding ke daerah lain yang memang memiliki sistem pendataan dan big data yang bagus, untuk kemudian diaplikasikan di Sumenep.
“Kalau memang mau memulai pendidikan itu bagus ya harus itu dulu (Perbaikan Big Data, Red), baru nanti yang lain nyusul. Kalau semuanya sudah terekam namanya, itu luar biasa, ada di big data tadi itu luar biasa kan,” tandasnya.
Meski demikian Molyadi mengaku, apa yang telah dilakukan Disdik Sumenep terkait data sudah memiliki kemajuan, sehingga masalah-masalah yang timbul karena kekeliruan data dapat terus diminimalisir.
“Alhamdulillah kan Sumenep terus ada peningkatan, ya walaupun umpamanya dibandingkan daerah-daerah lain masih belum menjadi yang terbaik tapi kan bertahap,” tutur Dosen STKIP PGRI Sumenep itu.
Disamping menekankan pada pengadaan Big Data Pendidikan, DPKS juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperbaiki dunia pendidikan di Kota Keris.
Sebab kata Molyadi, pendidikan tidak hanya tanggung jawab instansi maupun dinas-dinas terkait, tetapi semua pihak. Mulai dari orang tua di rumah, hingga para pemangku kepentingan di pemerintahan daerah.
“Jadi bagus atau rusaknya pendidikan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, lebih-lebih bagaimana menyiapkan generasi kita ke depan,” jelasnya.
Molyadi berharap melalui kerjasama semua pihak, dunia pendidikan yang mendapat rapor merah bisa terbenahi di masa yang akan datang.
“saya berharap masyarakat tidak acuh ke dunia pendidikan, tidak cukup hanya menyerahkan anaknya, setelah itu selesai. Tapi masyarakat dengan porsinya juga terus mengawal, dan berpartisipasi bagaimana pendidikan ini semakin baik,” tukasnya.
